PESAWARAN – DPRD Kabupaten Pesawaran diminta untuk merespon dan turun tangan menyikapi kegiatan cetak sawah pada Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) di Kecamatan Waylima, Kedondong dan Waykhilau yang diduga fiktif. Caranya dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut kebenaran permasalahan tersebut.
�Saya harap, anggota DPRD Kabupaten Pesawaran jangan tutup mata dan terkesan tidak menanggapi soal adanya keluhan masyarakat terkait kegiatan cetak sawah Dinas Pertanian dan Peternakan di Kecamatan Waylima, Kedondong dan Waykhilau yang diduga fiktif,� tegas tokoh masyarakat Kabupaten Pesawaran Mualim Taher.
Menurut Mualim Taher, sudah seharusnya DPRD Pesawaran memiliki greget dalam menyikapi persoalan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Yakni misalnya dengan mengambil langkah membentuk pansus sehingga permasalahan ini bisa menjadi terang benderang.
�Tapi anehnya malah ini sebaliknya. Tidak ada respon anggota DPRD Pesawaran. Padahal kasus ini sudah mencuat ditengah masyarakat,� katanya lagi.
“Jujur saja saya mempertanyakan, kemana kegiatan cetak sawah sampai sekarang tidak ada rupanya.�Sementara anggarannya sekitar Rp7 milyaran,” tambahnya Mualim Taher lagi.
Mualim Taher pun mengaku jika, dia sebenarnya sudah mendatangi DPRD untuk mempertanyakan kegiatan cetak sawah yang diduga tidak dilaksanakan. �”Saya sudah mendatangi kantor DPRD untuk mempertanyakan cetak sawah yang tidak dibuat oleh Distanak,” kata dia.
Sebab, kata dia, permasalahan ini belum ditindaklanjuti ke penegak hukum. “Kita lihat dulu bagaimana DPRD menanggapi permasalahan ini. Apabila DPRD tidak bisa menyelesaikan maka kita akan laporkan ke penegak hukum, khususnya Polda Lampung,” bebernya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pesawaran Sucipto membantah dugaan cetak sawah fiktif di tiga kecamatan, yakni Waylima, Kedondong dan Waykhilau. �Sebab itu kemauan masyarakat adanya cetak sawah,� kata dia didampingi Wakil Komisi II Saptoni.
Kata dia, setiap progam pasti sudah terencana, baik terhadap dinas terkait maupun konsultannya.
�Kalau mekanisme pekerjaannya saya tidak tahu, karena lokasi tanah itu tadinya rawa. Makanya dibuat tanggul untuk menangkis air yang akan masuk di lokasi tanah tersebut, agar bisa ditanamkan padi terhadap masyarakat,� ujarnya.
�Yang jelas setiap progam pasti sudah tersusun, baik dinas nya maupun konsultan untuk mengerjakan itu. Mereka juga sudah mengukur lokasi itu mengunakan GPS, sebelum mengerjakan,� katanya.
Lanjutnya, program tersebut diakuinya bersumber dana APBN. �Kalau di Kabupaten Pesawaran hanya memfasilitasi tempat saja dan itupun dikerjakan pihak ketiga. Untuk lebih jelas, bagusnya tanya sama konsultannya,� jelasnya.(don)
