MENGGALA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulang Bawang (Tuba), segera melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket). Ini menyikapi polemik penyaluran bantuan sosial (Bansos) Covid 19 berlogo BMW Bupati Tuba, Winarti. Dimana diduga ada kejanggalan dalam pengadaan bansos yang menghabiskan dana Rp4 miliar lebih. Mulai dari satuan harga, kualitas beras buruk hingga dugaan pengurangan tonase beras.
Dilansir dari website warta9.com, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tuba Dyah Ambarwati melalui Kasi Intelijen (kasintel), Raden Akmal mengaku telah menerima laporan soal pengadaan bansos warga terdampak virus corona. Karenanya pihaknya dalam waktu dekat akan menerjunkan tim guna melakukan pulbaket.
Pendalaman dilakukan, lanjut Akmal, terkait aroma dugaan markup satuan harga hingga persoalan lain yang dinilai janggal. Penelusuran akan dilakukan mulai dari Dinas Sosial Pemkab Tuba, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) hingga PT. Mubarokah Jaya Makmur, selaku pihak ketiga yang ditunjuk.
“Kita menilai ada kejanggalan di penyaluran Bansos berlogo BMW Bupati Tuba Hj. Winarti yang melibatkan pihak ketiga. Tahap awal kita lakukan pengumpulan data. Untuk seterusnya akan kita lanjutkan jika ditemukan indikasi penyimpangan,” kata Akmal, belum lama ini,
Sementara itu, Pengacara Hukum PT. Mubarokah Jaya Makmur (MJM), Ketut Istra Eli, S.H., menjelaskan, penyaluran bansos telah sesuai kesepakatan Pemkab Tuba melalui Dinas Sosial dan PT. MJM selaku pihak ketiga. Kontrak kerja dilakukan sesuai kesepakatan harga distributor yang di buat Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Pemkab.
“Terkait pembuatan kontrak kerja itu di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ). Ini sudah sesuai pengajuan dan kesepakatan. Jika ada indikasi kelebihan pagu anggaran pengadaan bansos sembako silahkan tanya lansung ke Dinsos,” ujar Ketut sebagaimana dikutip dari website warta9.com.
Seperti diketahui Pemkab Tuba melalui Dinsos dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) menunjuk PT. Mubarokah Jaya Makmur (MJM) selaku pihak ketiga pengadaan 27 ribu paket sembako Covid-19 dengan pagu anggran Rp4.050 miliar. Bansos di bagikan kepada warga terdampak virus corona di 15 kecamatan yang tersebar di empat kelurahan dan 147 kampung di Kabupaten Tuba.
Dari penelusuran wartawan, didapat satuan harga jual warung berbagai paket sembako. Dari berbagai sumber didapat harga susu cap enak Rp10 ribu, gula pasir 1 kg Rp15 ribu, sabun mandi merk GIV Rp2 ribu, terigu mila 1 bungkus Rp8,500 dan minyak goreng satu botol 900 ml Rp11 ribu. Sedangkan paket sembako berisi susu cap enak 2 kaleng, minyak goreng kemasan 900 ml satu botol, sabun mandi merek GIV 3 buah, gula pasir 1 kg, dan terigu mila 1 bungkus. Lima jenis sembako ini jika di total per paket Rp60.500.
Jumlah harga per paket sembako tersebut jika dikalikan 27.000 paket sembako maka dana yang digunakan sebesar Rp1.633.500.000, ditambah pajak PPH dan PPN sebesar 11,5 % Rp296.635.000. Untuk itu total belanja plus pajak sebesar Rp1.930.135.0000.
Indikasi penggelembungan harga ini menguat berdasarkan kontrak kerja dua jenis pengadaan bantuan sosial sebesar Rp4.050.0000.0000.
Dua pengadaan itu terdiri dari bansos paket sembako Rp2.578.500.000 dan paket beras berlogo BMW sebesar Rp1.471.500.000. Jika dibandingkan dari pagu pengadaan bansos sembako sebesar Rp2.578.l,5 miliar, maka terdapat sisa dana sebesar Rp648.365.000.
Sementara pengadaan beras yang diadakan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dengan jumlah tonase 135 ton dengan harga per kilogram Rp.10.900 X 5 kg, maka beras per paket Rp.54.500.
“Selain timbangan kurang, beras 5 kg yang dikemas dalam karung berlogo BMW itu kualitasnya sangat buruk,” ujar salah satu penerima yang meminta namanya tidak disebutkan.
Ketua Gapoktan Hairul Anom yang juga menjabat Kepala Kampung Hargo Rejo, Kecamatan Rawajitu Selatan berdalih harga beras sudah termasuk karung. Dimana dirinya juga menyediakan karung plastik berlogo Bergerak Melayani Warga (BMW) milik Bupati Tuba Hj. Winarti dengan harga Rp1475.00 per karung.
Belanja karung tersebut diduga berdampak pada pengurangan kualitas dan tonase beras berlogo BMW yang disalurkan. Sehingga paket sembako yang seharusnya 5 kg perpaket itu terpaksa dikurangi.
Namun keterangan berbeda disampaikan sejumlah pedagang beras. Para pedagang yang meminta namanya tidak disebutkan mengaku jika karung beras tidak berpengaruh dengan harga. Pasalnya, setiap pembelian beras baik dengan distributor maupun pengecer harga beras sudah termasuk karung.
“Setau saya kalau beli beras, harga sudah termasuk karung. Gak ada pengaruh kok. Masak pembeli bawa karung sendiri, kan agak janggal,” ujar sejumlah pedagang.
Menyikapi permasalahan ini DPRD Kabupaten Tuba melalui Komisi IV, telah beberapa kali melakukan hearing dengan pihak terkait. Tujuannya untuk mengklarikasi dan mengcroscek kebenaran adanya dugaan penyimpangan dalam pengadaan penyaluran bansos Covid 19 berlogo BMW Bupati Tuba, Hj. Winarti yang menghabiskan dana Rp4 miliar lebih itu. (net/red)
