BANDARLAMPUNG – Ketua Umum (Ketum) Badan Pimpinan Pusat (BPP) Perkumpulan Konvensi Advisor Indonesia Maju (BPP-PKAIM) H. Nuryadin S.H, kembali bersuara soal adanya kabar Tenaga Pendamping Percepatan Pembangunan Provinsi Lampung oleh Gubernur Rahmat Mirzani Djausal. Menurut H. Nuryadin yang juga dikenal sebagai Pengusaha Raja Besi Tua ini, daripada berpolemik, lebih baik tim Tenaga Pendamping Percepatan Pembangunan Provinsi Lampung tersebut ditiadakan saja.

“Boleh boleh saja, disini kami memberikan masukan yang terbaik, semoga tenaga pendampingnya layak membantu Gubernur betul-betul memenuhi persyaratan. Jika tidak, lebih baik ditiadakan saja. Sudah banyak OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang memang ahli dan berpengalaman dibidangnya,” ujar H. Nuryadin, Selasa, 24 Juni 2025.

Hal ini penting lanjut H. Nuryadin agar Gubenur Lampung tidak tersandera dengan kepentingan pribadi masing-masing.

“Sekedar masukan keputusan terakhirnya di Pak Gubenur untuk menunjuk Tenaga Pendamping Percepatan Pembangunan Provinsi Lampung. Tapi syarat nya diuji dulu oleh panitia seleksi. Bisa dari wartawan, tokoh agama, tokoh budaya, tokoh masyarakat, akademisi,  praktisi hukum, tokoh birokrat dan tokoh pemuda,” sarannya.

Sebelumnya H. Nuryadin juga telah angkat suara terhadap adanya kabar tim Tenaga Pendamping Percepatan Pembangunan Provinsi Lampung oleh Gubernur Rahmat Mirzani Djausal,  yang dinilainya terkesan tertutup.

“Mengingat jabatan satu kehormatan, harusnya publik juga di berikan kesempatan untuk memberikan masukan dan pilihannya.

Seharusnya diseleksi dulu uji kelayakan dan rekam jejak digitalnya. Sehingga untuk membantu pak Gubernur, memang pilihan masyarakat luas khusus masyarakat Lampung, yang tahu situasinya di Lampung. Agar kedepan tidak timbul kontra di masyarakat Lampung,” ujar H. Nuryadin.

Sementara itu, Mantan Ketua DPD Partai Golkar Lampung yang juga Ketua Dewan Penasehat Kadin Provinsi Lampung masa bhakti 2023-2028, M. Alzier Dianis Thabranie, S.E.,S.H. juga menyatakan hal senada.

“Carilah tenaga-tenaga ahli Gubernur Lampung itu, bukan mantan-mantan napi korupsi dan tahanan KPK RI atau Kejaksaan di Provinsi Lampung. Biar bisa ngasih-ngasih masukan-masukan ke Gubernur,rakyat, masyarakat Lampung. Juga yakin benar-benar asli sekolah berpendidikan. Jangan rombongan-rombongan RCT juga jadi tenaga ahli…!!,” tegas Alzier, Sabtu, 21 Juni 2025.(red)