BANDARLAMPUNG – Kabar adanya Tenaga Pendamping Percepatan Pembangunan Provinsi Lampung oleh Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, terus mendapat sorotan. Setelah, Mantan Ketua DPD Partai Golkar Lampung yang juga Ketua Dewan Penasehat Kadin Provinsi Lampung masa bhakti 2023-2028, M. Alzier Dianis Thabranie, S.E.,S.H. dan Ketua Umum Badan Pimpinan Pusat (BPP) Perkumpulan Konvensi Advisor Indonesia Maju (BPP-PKAIM) H. Nuryadin S.H, bersuara, kini protes serupa datang dari tokoh masyarakat Lampung, Nerozely Koenang.
Ketua Umum Laskar Lampung Indonesia yang juga merupakan mantan anggota DPRD Lampung ini dengan tegas meminta agar sosok yang menjadi tim Tenaga Pendamping Percepatan Pembangunan Provinsi Lampung bukan figur-figur yang bermasalah.
“Lampung ini harus bagus kedepan. Karenanya tim-tiim yang direkrut dan diangkat Gubernur Lampung harus jelas spesifikasinya keahliannya serta mempunyai rekam jejak yang bagus. Bukan malah orang-orang yang pernah punya masalah di Lampung. Kinerja mereka juga benar-benar harus menunjang kinerja Gubernur Lampung dan jajarannya,” tegas Nerozely Koenang.
Sebelumnya Alzier ikut bersuara soal kabar adanya Tenaga Pendamping Percepatan Pembangunan Provinsi Lampung.
“Carilah tenaga-tenaga ahli Gubernur Lampung itu, bukan mantan-mantan napi korupsi dan tahanan KPK RI atau Kejaksaan di Provinsi Lampung. Biar bisa ngasih-ngasih masukan-masukan ke Gubernur,rakyat, masyarakat Lampung. Juga yakin benar-benar asli sekolah berpendidikan. Jangan rombongan-rombongan RCT juga jadi tenaga ahli…!!,” tegas Alzier, Sabtu, 21 Juni 2025.
Sementara itu, H. Nuryadin juga mengaku agak heran dengan adanya kabar tim Tenaga Pendamping Percepatan Pembangunan Provinsi Lampung oleh Gubernur Rahmat Mirzani Djausal yang terkesan tertutup.
“Mengingat jabatan satu kehormatan, harusnya publik juga di berikan kesempatan untuk memberikan masukan dan pilihannya.
Seharusnya diseleksi dulu uji kelayakan dan rekam jejak digitalnya. Sehingga untuk membantu pak Gubernur, memang pilihan masyarakat luas khusus masyarakat Lampung, yang tahu situasinya di Lampung. Agar kedepan tidak timbul kontra di masyarakat Lampung,” ujar H. Nuryadin.(red)
