BANDARLAMPUNG – Tokoh masyarakat Lampung, M. Alzier Dianis Thabranie meminta Bawaslu Lampung mawas diri dan belajar dari pengalaman pada periode lalu. Ini mensikapi maraknya politik uang dalam Pilgub Lampung, 27 Juni 2018.
“Jangan coba-coba gadaikan integritas. Kini Bawaslu harus benar-benar “bertaji” dan bersikap tegas mendiskualifikasi pasangan calon (paslon) Gubernur-Wakil Gubernur yang terlibat politik uang,” tegas Alzier.
Mengapa ? Karena lanjut Alzier, kasus money politik yang terjadi di Pilgub Lampung telah menjadi “isu nasional”. Bahkan bisa memantik keresahan dan perpecahan di masyarakat. Bahkan sentimen negatif kini bermunculan. Seiring maraknya demo dan tuntutan masyarakat di berbagai tempat. Malah hari ini, Senin (2/7) demo atau gelombang aksi ratusan hingga ribuan massa sudah sampai ke Bawaslu RI dan KPK. Isinya menuntut pembatalan paslon serta segera dilakukan proses hukum oleh penyidik KPK.
Tak hanya itu, DPP PDI-Perjuangan juga telah mengeluarkan sikap. Yakni DPP PDI-P menegaskan pilkada di Lampung sangat memrihatinkan. Tidak hanya praktik money politik yang terjadi secara luar biasa, terstruktur, sangat sistematis dan menyebar ditengah masyarakat secara masif (TSM). Namun ada juga indikasi kekuatan kapital yang muncul dan digerakkan oleh korporasi raksasa di Lampung untuk melakukan kontrol atas tanah dan menghisap kekayaan lampung hingga membunuh nilai-nilai demokrasi.
“Jadi Bawaslu jangan main-main. Jangan korbankan kepentingan masyarakat Lampung,” tandasnya.
Pada kesempatan ini Alzier kembali berjanji menghimpun berbagai elemen masyarakat guna bersatu dan satu suara mendesak penundaan penetapan pemenang pilgub. Ini sampai proses penyelidikan dan penyidikan politik uang dilakukan sesuai aturan perundang-undangan.
Sebelumnya diberitakan Koalisi Rakyat Lampung Untuk Pemilu Bersih (KRLUPB) menyambangi Kantor Bawaslu Pusat dan Kantor KPK di Jakarta, Senin (2/7). Mereka mendesak pembatalan Arinal Djunaidi – Chusnunia Chalim (Nunik) sebagai cagub-cawagub Lampung dan memeriksa PT, Sugar Group Companies (SGC) sebagai bandar Pilgub.
Aksi warga Lampung di Jakarta itu dimulai dari Patung Kuda Monas lalu menuju Kantor Bawaslu RI dan KPK. Mereka menuntut akan Arinal-Chusnunia didiskualifikasi dan usut keterlibatan PT SGC dalam Pilgub Lampung 2018 diusut.
Koordinator FKLUPB, Rakhmat Husein DC, mengatakan Bawaslu Lampung dan kepolisian di Lampung sebenarnya sangat mungkin mencegah terjadinya politik uang dengan menangkap operator utama politik uang. Namun, hal itu tidak mereka lakukan. “Bahkan, laporan politik uang pada hari tenang pun didiamkan saja. Runyamnya, ada beberapa pelapor politik yang justru mendapatkan intimidasi,” kata Husein.
“Politik uang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Laporan dana kampanye arinal yang membohongi KPU dan rakyat serta keterlibatan PT SGC dalam Pilgub Lampung,” tambahnya.
Rifki Indrawan, juru bicara KRLUPB, mengatakan, kini, rakyat Lampung, terus bergerak menuntut Bawaslu Lampung mendiskualifikasi paslon nomor tiga Arinal-Chusnunia yang secara nyata melakukan politik uang.
“Menyikapi Pilgub Lampung 2018 yang bertabur amplop, Koalisi Rakyat Lampung Untuk Pemilu Bersih tak akan diam, akan terus melawan,” kata Rifki Indrawan.
Di Lampung, KIPP bersama organ terkait mendirikan Posko Demokrasi dan Aksi “Lampung Darurat Money Politic, Lampung Pilgub Ulang” di Tugu Adipura, Kota Bandarlampung, sejak Sabtu (30/6/18).
“Kami tidak sudi menyerahkan masa depan Lampung lima tahun ke depan kepada pemimpin yang hanya jadi cecunguk korporasi,” ujar Korlap Aksi Komite Independen Pengawas Pemilu (KIPP) Rismayanti Borthon.(rls/net)
