Sikapi Kasus Dana Desa Adik Bupati Tubaba, PRD Siap Dampingi Kakam

BANDARLAMPUNG – Kepala Kampung (Kakam) atau Tiyuh se-Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) diminta tidak takut. Ini dalam rangka mengungkap kasus dugaan ketidakberesan dana desa. Terutama pengelolaan Badan Usaha Milik Tiyuh (BUMT) Mandiri Bersama melalui program ternak Ayam Kampung Unggulan “MANO-Q”, asli Tubaba yang melibatkan Chaerullah Ahmad, yang tak lain merupakan adik kandung Bupati Tubaba, Umar Ahmad. Program ini berpotensi merugikan negara miliaran rupiah lantaran gagal.
Demikian ditegaskan Ahmad Muslimin, Ketua Komite Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Demokratik (KPW PRD) Provinsi Lampung.

Menurutnya, pihaknya sudah sering melakukan advokasi dan pendampingan. Apalagi kepada kaum miskin kota, buruh, petani maupun nelayan yang ada di Provinsi Lampung. Karenanya begitu mendengar adanya dugaan ketidakberesan penggunaan dana desa di Tubaba yang kebetulan melibatkan adik kandung bupati setempat, pihaknya memberikan atensi serius.

“Untuk kasus-kasus seperti ini, menurut pengalaman kami biasanya kepala kampung atau tiyuh, atau masyarakat kecil pasti takut dan merasa terintimidasi bila berkata yang sebenarnya. Mereka merasa segan dan terancam bila mengungkap kejadian yang sebenarnya,” tutur Ahmad Muslimin.

Untuk itu, Ahmad Muslimin meminta kepala kampung atau tiyuh atau masyarakat kecil berani tampil. Ditegaskannya kini pemerintah mengawasi ketat realisasi dana desa. Sebab selain aparat penegak hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, pemerintah juga memiliki banyak satgas pengawasan dana desa. Di samping itu pemerintah melibatkan lembaga swadaya masyarakat, warga masyarakat, dan media. Bahkan masyarakat pun bisa melaporkan setiap indikasi penyelewengan dana desa kepada Satgas Dana Desa di call center 1500040.

“Jadi tidak perlu takut. Bila perlu kami siap melakukan advokasi dan pendampingan. Zaman sudah berubah. Sudah bukan masanya lagi main intimidasi. Sampaikan saja bila benar. Kami siap memback’up sepenuhnya. Termasuk jika ingin melakukan aksi unjuk rasa, pasti akan kami dampingi dan fasilitasi,” tegasnya.

Seperti diketahui kasus ini pertama kali dibongkar oleh S. Joko Kuncoro, mantan anggota DPRD Tubaba yang di PAW (Pergantian Antar Waktu,red) usai mengungkap masalah ini. Menurutnya program BUMT yang di launching Bupati Umar Ahmad di Tiyuh Penumangan Baru, Selasa (12/4) tahun lalu dengan target 1 juta ekor ayam pertahun ini memakai dana desa, gagal. Akibatnya dana desa atau tiyuh se- Tubaba tidak jelas hingga berpotensi menimbulkan kerugian negara miliaran rupiah. Sebagai pengelola atau kepala operasional BUMT adalah Chaerullah Ahmad, adik dari Bupati Tubaba, Umar Ahmad.

Saat acara launching Bupati Umar Ahmad menegaskan program BUMT akan membantu perubahan perekonomian warga masyarakat. Dia berharap BUMT menumbuhkan ternak ayam kampung asli di Tubaba. Pastinya, ternak ayam kampung Tubaba akan mencapai 1 juta ekor per-tahun.

Sementara Chaerullah Ahmad, Kepala Operasional BUMT mengatakan BUMT diharapkan meningkatkan perekonomian tiyuh se-Tubaba. Itu semua dengan dana yang bersumber dan diadakan oleh tiyuh (desa) masing-masing. Perlu diketahui BUMT ini di bentuk 1 Oktober 2015.

“Apa yang disampaikan Umar Ahmad dan adiknya Chaerullah Ahmad tidak sesuai kenyataan. Semua gagal, bisa cek. Dana miliaran rupiah yang diberikan Tiyuh (Desa,red) se-Kabupaten Tubaba tidak ada kejelasan dan sia-sia terkesan mubazir,” ungkap, S. Joko Kuncoro.

Menurut Joko Kuncoro, silang sengkarut permasalahan bermula saat kepala kampung atau tiyuh se- Tubaba dimintakan tanda-tangan persetujuan dan terkesan dipaksa agar mau menyerahkan dana desa Tahun 2015 masing-masing Rp60 juta per-desa. Dengan demikian dana yang terkumpul berkisar lebih dari Rp5 miliar. Dana ini dikoordinir dinas terkait diberikan ke BUMT Mandiri Bersama. Karena sungkan, mereka (para kepala kampung,red) terpaksa memberikan penyertaan modal pada BUMT yang menajemen operasionalnya langsung dibawah pimpinan adik Bupati Tubaba yakni Chaerullah Ahmad sebesar Rp60juta per-tiyuhnya.

Apa yang disampaikan Joko Kuncoro senada yang disampaikan salah-satu kepala tiyuh yang mewanti-wanti namanya tidak dikorankan. “Waktu itu, kami dimintakan tanda-tangan penyerahan dana desa sebesar Rp60 juta. Katanya investasi modal BUMT. Kami dijanjikan berbagi keuntungan. Karena sungkan, kami terpaksa ikut tandatangan lantaran melihat adik Bupati Tubaba ada di manajemen BUMT,” jelasnya.

Apesnya meski sudah berjalan lebih satu tahun, bagi hasil keuntungan yang dijanjikan BUMT hanya pepesan kosong dan akal-akalan saja. Jangankan membayar keuntungan, situasi kantor perusahaan BUMT Mandiri Bersama saja ini kini memprihatinkan dan tidak ada kegiatan atau aktifitas. Kemudian, kondisi kandang ayam sudah tidak beroperasi lagi.
”Akibatnya saya sekarang yang dikejar dan ditanya warga terkait penggunaan dana desa yang dipakai BUMT Mandiri Bersama. Kesannya saya yang “makan” uang. Padahal saya tidak tahu menahu. Kondisi yang sama juga dialami puluhan kepala kampung atau tiyuh lain,” terang Kepala Tiyuh ini lagi.

Disisi lain, Bupati Tubaba, Umar Ahmad, kemarin menyampaikan surat sanggahan atas pemberitaan terkait Badan Usaha Milik Tiyuh (BUMT) Mandiri Bersama. Dalam suratnya Umar Ahmad menjelaskan bahwa peran Pemerintahan Daerah (Pemda) adalah melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi BUMT sehingga tidak bisa mengintervensi kepengurusan BUMT. Karenanya sangat tidak etis jika mengaitkan kepengurusan BUMT dengan urusan pribadi dirinya.

Masalah dana desa Tubaba ini sebelumnya juga mendapat perhatian serius DPRD setempat. Dewan menyesalkan turut andilnya Chaerullah Ahmad, adik kandung Bupati Tubaba, Umar Ahmad dalam program ternak Ayam Kampung Unggulanyang berpotensi menimbulkan kerugian negara tersebut.

“Karenanya saya mendukung membongkar habis masalah ini. Pihak-pihak yang terlibat harus dimintakan pertanggungjawabannya,” tegas Ketua Komisi B DPRD Tubaba, Edison SH., MH., Senin sore (7/8) lalu.

Menurut Edison, dia bersama tokoh masyarakat Tubaba tidak rela jika pembangunan di kabupaten ini dihancurkan segilintir oknum atau elit pemerintahan yang hanya berorientasi mencari keuntungan. Namun mengabaikan kepentingan yang lebih besar mensejahterakan rakyat Tubaba. Sebab tujuan dulu memekarkan kawasan ini guna menjadi kabupaten dan daerah otonomi baru (DOB) adalah agar wilayahnya bisa maju dan masyarakatnya sejahtera.

Tapi yang terjadi seiring pemekaran menjadi kabupaten, hasilnya justru dinikmati pihak tertentu yang mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Tubaba. Seperti keterlibatan adik Bupati Tubaba, Chaerullah Ahmad dalam pengelolaan dana desa bernilai miliaran rupiah ini.

“Apa sudah tidak ada lagi orang lain yang memiliki pengalaman. Ini gara-gara tergiur uang besar, semua diambil alih. Hasilnya bisa ditebak. Gagal. Untuk itu kami (dewan,red) akan meninjau dan turun kelapangan memastikannya. Seberapa besar potensi kerugian negara yang timbul,” tegasnya.

Pada kesempatan ini, anggota dewan dari Fraksi Amanat Nasional (PAN) ini juga mengajak semua pihak berani bicara benar. Jika memang pemerintahan berjalan baik, berikan apresiasi. Tapi sebaliknya jika salah, ada kekeliruan, bahkan mengarah kepenyimpangan, jangan takut mengkritik dan mengungkapkannya.

“Termasuk wartawan, tulis dan sampaikan yang sesuai kenyataan. Jangan ada manipulasi. Saya senang bongkar semua bila memang ada penyimpangan dan praktek yang tidak benar di Tubaba,” pinta dia.

Sebab itu tadi, dirinya tidak rela, banyak tokoh-tokoh Tubaba yang berjuang dan berdarah-darah menjadikan kabupaten ini sebagai DOB. Tapi begitu jadi, hanya segilintir oknum dan elit pemerintahan yang menikmati untuk keuntungan pribadi.(red)