JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, akhirnya menunjuk  Letnan Jenderal (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus, sebagai pengganti Azis Syamsuddin yang saat ini ditahan dan ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lodewijk sendiri bukan nama baru di kepengurusan Partai Golkar. Pensiunan jenderal bintang tiga ini pernah diplot sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPD Golkar Lampung di era Ketum Setya Novanto.

Ia juga diamanahkan menjadi Ketua Koordinator Bidang Kajian Strategis dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Sementara di DPR, Lodewijk berada di Komisi I yang membidangi pertahanan dan intelojen.

“Lodewijk adalah purnawirawan TNI dengan pangkat terakhir Jenderal Bintang 3 dan (terpilih) mewakili Lampung pada periode 2019-2024,” kata Ketua Umum Airlangga Hartarto, di Gedung DPR, Rabu (29/9).

Sebelumnya Lodewijk juga pernah memegang jabatan sebagai Komandan Koddiklat di TNI AD. “Beliau juga pernah di Kodam Jaya di tahun 2013, setelah Koddiklat baru bergabung dengan Partai Golkar,” ujarnya.

Airlangga mengatakan, penunjukkan Lodewijk sebagai Wakil Ketua DPR menggantikan Azis, sudah melalui rapat pleno terbatas dan rapat pleno harian partai. Sehingga proses di internal Golkar juga sesuai dengan mekanisme.

“Sama seperti yang disampaikan ibu Ketua DPR. Di DPR pun akan berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada. Sesuai dengan mekanisme yang berlaku, kami telah berkonsultasi dengan seluruh senior Partai Golkar di Dewan Pembina, Dewan Kehormatan dan juga Dewan Pakar,” jelas Airlangga.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, resmi mengajukan nama Sekjen Lodewijk Paulus sebagai Wakil Ketua DPR menggantikan Azis Syamsuddin. Airlangga secara langsung menyampaikan surat permohonan persetujuan Pengganti Antar Waktu atau PAW pimpinan DPR RI dari Partai Golkar.

Dalam rapat pleno tanggal 27 September kemarin, Partai Golkar telah memutuskan untuk menunjuk saudara Lodewijk F Paulus sebagai calon wakil ketua DPR menggantikan saudara Azis Syamsuddin,” kata Airlangga, di Gedung DPR, Rabu 29 September 2021. (vvc)