LAMPUNG – Menurunnya suara PPP di perpolitikan nasional disebut sudah diprediksi jauh-jauh hari. Indikasinya adalah buruknya manajemen partai, terutama melihat kondisi PPP di Provinsi Lampung.
Menurut kabar, sejak diangkatnya Supriyanto oleh DPP PPP, banyak pihak menilai pengangkatan melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP dikarenakan bertolak belakang dengan aspirasi DPC melalui Muswil.
Dibawah kepemimpinan Supriyanto nyaris tidak ada konsolidasi yang terukur dalam mempersiapkan struktur dan caleg untuk bertarung menghadapi Pileg 2024. Bahkan kantor DPW pun tutup, tidak ada kegiatan apapun selama Pileg. Banyak pengurus DPW PPP prihatin dengan situasi ini.
Salah satu diantaranya Muhar Gusti yang menjabat sebagai Ketua Majelis Pakar DPW PPP Provinsi Lampung.
“Sebenarnya kami menaruh harapan akan ada perbaikan saat di DPP terjadi pergantian kepemimpinan dibawah kendali Mardiono. Namun semakin mendekati Pemilu, manajemen partai semakin amburadul, tidak termenej dengan baik,” katanya.
“Bagaimana mau menang pemilu kalau manajemen partai amburadul, struktur tidak terkonsolidir dengan baik, rekrutmen caleg tidak maksimal, biaya pemenangan tidak jelas. Pantas saja suara dan kursi PPP di Lampung mengalami penurunan drastis baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota,” tegasnya.
Melihat kondisi tersebut dan juga perolehan suara nasional PPP tidak melampaui ambang batas 4%, DPW Provinsi Lampung menuntut agar Suprianto bertanggung jawab dan Mardiono juga mundur dari Jabatan Plt. Ketum.
“Kepemimpinan Mardiono membuat kepercayaan masyarakat terhadap PPP menurun, baik di kancah politik nasional dan dimata umat Islam di Indonesia. Tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari seorang Mardiono untuk bisa memperbaiki partai, tidak ada jalan lain kecuali harus Legowo mundur dan segera diselenggarakan Muktamar,” tutupnya. (rl)
