JAKARTA – �Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Ferry Juliantono menyebut�Presiden RI Joko Widodo�bisa saja mengumumkan untuk mundur apabila nilai tukar mata uang�rupiah�terhadap mata uang dolar Amerika Serikat menyentuh angka Rp15.000.

“Bahkan bisa jadi kita tidak pernah memikirkan kemungkinan-kemungkinan Kalau rupiah sampai Rp15.000 tiba-tiba pak Jokowi mengumumkan beliau mundur begitu,” ujar Ferry di bilangan Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Menurut Ferry, dirinya �khawatir rupiah terus melemah ke level Rp15 ribu per US$1 cukup terbuka. Pelemahan dari nilai tukar rupiah di level Rp14.000 ke Rp15.000 ini menurutnya terhitung lebih cepat dibanding saat rupiah melemah dari Rp13.000 ke Rp14.000.

Melihat kondisi seperti ini, Ferry menyatakan pimpinan partai politik perlu melihat kemungkinan bahwa bisa terjadi pergeseran kekuasaan sebelum pemilihan umum di 2019 mendatang. “Ini masalah saya menyampaikan supaya tokoh politik jangan hanya ngomonginnya 2019, karena bisa saja yang terjadi sesuatu yang kemungkinan bisa terjadi sebelum 2019 gitu,” terang dia.

Selain itu Ferry mengimbau kepada para tokoh politik seperti Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnopoetri dan seluruh pimpinan parpol perlu berbicara mengenai krisis ekonomi disamping pemilu 2019 mendatang. Pasalnya menurut dia sejumlah pengamat ekonomi seperti Fuad Bawazier dan Rizal Ramli menilai Indonesia tengah memasuki fase krisis ekonomi.

“Ini krisis ekonomi, saya beranikan ngomong ini menjelang krisis ekonomi pak Fuad Bawazier pak Rizal Ramli yang menjadi sebagian referensi kita ini sudah mengatakan situasinya bahaya,” pungkas dia.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo didesak harus turun langsung mengomandani para menteri di bidang ekonomi untuk mengatasi anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

“Jokowi dengan kondisi saat ini wajib turun tangan,” kata Direktur Eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI), Panji Nugraha, Sabtu (1/9).

Anjloknya nilai tukar rupiah ke level Rp 14.800 per dolar AS adalah catatan terburuk pengelolaan ekonomi sepanjang orde reformasi.

“Publik sudah terlalu banyak kecewa dengan janji-janji yang tak kunjung realisasinya, dan pembuktian Jokowi sebagai presiden di saat-saat terakhir harus mampu menyelamatkan keterpurukan kondisi ekonomi Indonesia,” terang Panji.

Jika tidak berhasil, lanjut Panji, semestinya Jokowi legowo menyerahkan jabatannya kepada orang yang lebih handal menguasai dan mengerti soal perekonomian Indonesia di Pemilu 2019.(net)