Jakarta – KPK mengusut dugaan korupsi penggunaan dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). KPK menjelaskan dugaan modus korupsi dalam perkara ini.

“KPK sedang mengusut perkara ini, baru sampai di situ jawabannya,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu, dikutip Kamis (19/9/2024).

Asep menjelaskan dugaan program CSR bermasalah karena digunakan tidak untuk peruntukannya. Asep menyebut, dari semua dana CSR yang ada, hanya setengah yang dipergunakan.

“Yang menjadi masalah adalah ketika dana CSR itu tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya. Artinya ada beberapa, misalkan CSR-nya ada 100, yang digunakan hanya 50 dan 50. Sisanya tidak digunakan,” jelas Asep.

Asep mengatakan, jika sebagian dana CSR itu tidak digunakan sesuai peruntukannya, akan jadi masalah. Dan apabila misalnya sebagian dana itu digunakan untuk kepentingan pribadi.

“Yang masalah 50 yang tidak digunakan tersebut. Dan ini digunakan misalkan untuk kepentingan pribadi nah itu yang menjadi masalah,” ungkapnya.

“Kalau itu digunakan misalkan yang tadinya untuk bikin rumah, ya bikin rumah. Bikin jalan dan bangun jalan, ya itu nggak jadi masalah,” tambahnya.

Diketahui, penanganan kasus ini telah ditingkatkan ke tahap penyidikan.

“Bahwa KPK sedang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penggunaan dana CSR dari BI dan OJK tahun 2023,” Asep.

Naiknya status penanganan perkara ke tahap penyidikan dibarengin dengan status pihak sebagai tersangka. Nantinya, pengumuman tersangka akan dibarengi dengan penahanan.

Asep pun masih enggan mengungkap identitas pihak yang dijerat sebagai tersangka. Ia juga belum dapat membeberkan konstruksi perkara kasus ini.�

Sementara itu, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, telah memberikan keterangan kepada KPK. “Kami tegaskan bahwa proses yang kami lakukan dalam CSR selalu berdasarkan tata kelola ketentuan dan prosedur yang sudah berlaku,” kata Perry dalam konferensi pers, di Jakarta, Rabu (18/9/2024).(detik.com/net)