JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengungkap faktor yang menyebabkan banyaknya�jalan rusak. Alex, sapaan Alexander menyebut jalan rusak tidak hanya terjadi di Provinsi Lampung yang sudah ditinjau langsung oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Faktor pertama menurut Alex yakni soal kualitas pekerjaan proyek.
“Seharusnya jalan dengan anggaran bisa bertahan tiga tahun, ternyata baru satu musim hujan sudah amblas aspalnya, misalnya seperti itu. Dari satu sisi kualitas pengerjaannya yang kita pertanyakan,” ujar Alex dalam keterangannya, Kamis (18/5/2023).
Faktor lainnya, kata Alex yakni soal pengawas kualitas pekerjaan proyek pembangunan infrastruktur di daerah. Menurut Alex, dalam beberapa kasus ditemukan pengawas justru abai dan tak melakukan tugasnya dengan baik.
“Apakah Kementerian PUPR itu mengawasi kualitas jalan? Betul dalam tiap pembangunan infrastruktur itu ada pengawas proyek, dalam beberapa kejadian pengadaan barang dan jasa menyangkut pembangunan infrastruktur, pengawas lapangan itu juga sering juga tidak bekerja dengan baik. Ya sebatas formalitas saja,” kata Alex.
“Misalnya pekerjaan baru selesai 50 persen, tapi dibuat berita acara seolah-olah 80 peren. Demikian juga kualitas jalan itu tidak baik, tapi dinilai baik,” Alex menambahkan.
Tak hanya itu, Alex membongkar adanya potongan-potongan anggaran dalam proyek infrastruktur. Menurut Alex, banyak pihak tak bertanggungjawab mencatut anggaran.
“Belum lagi adanya permintaan fee dari permintaan dari berbagai pihak, sehingga anggaran yang seharusnya bisa terserap untuk infrastruktur 100 persen sering paling 60-70 persen yang masuk untuk infrastruktur. Artinya ada kebocoran besar di dalam proses pengadaan barang dan jasa atau pembangunan infrastruktur itu,” kata Alex.
Alex menyarankan, pengawas dalam pengerjaan proyek infrastruktur ini harus ditunjuk dengan benar. Jika pengawas benar, maka pengerjaan proyek akan berjalan dengan baik.
“Banyak anggaran pemerintah di pusat atau daerah banyak terserap dalam pembangunan infrastruktur. Tapi kalau pengawasan yang dilakukan tidak berjalan baik maka hasilnya infrastruktur apa pun bentuknya itu, juga kualitasnya tidak baik, selain juga cepat rusak,” Alex menandasi.
Sebelumnya Ketua Masyarakat Peduli Demokrasi dan Hukum (MPDH), Jupri Karim, merasa �gemas� dengan banyaknya insfrastruktur jalan-jembatan rusak di Lampung. Karenanya Jupri Karim yang juga merupakan tokoh masyarakat kelahiran Kabupaten Waykanan ini mempertanyakan kinerja Kepala Dinas (Kadis) Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Lampung. Ini terkait dengan berapa banyak anggaran yang telah digunakan untuk perbaikan infrastruktur jalan-jembatan di Lampung, termasuk waktu dan tempat lokasi yang dikerjakan.
�Menyangkut juga siapa pemenang tender atau perusahaan kontraktor yang mengerjakan. Lalu berapa nilai proyeknya. Semua saya pertanyakan karena ada kesan selama ini Pemprov Lampung kurang transparan. Padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, semua warga masyarakat berhak mengetahui,� tutur Jufri Karim, Kamis, 18 Mei 2023.
Atas kondisi yang terjadi tersebut, Jupri Karim berharap aparat penegak hukum (APH) khususnya KPK RI segera turun ke Lampung dan dalam rangka melakukan langkah penyelidikan atau penyidikan.
�Jangan hanya LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara,red) �saja yang di klarifikasi KPK. Tapi KPK juga harus mengusut mulai dari penganggaran, pelaksanaan tender dan realisasi semua proyek di Lampung khususnya di Dinas BMBK Lampung. Sebab ada kejanggalan. Misalnya menyangkut kualitas proyek yang baru dikerjakan, tapi cepat rusak. Dan masih banyak lagi kejanggalan lain,� pungkas Jufri Karim lagi.(red/liputan6.com)
