Jelang Munas Golkar, Octaviano Ajak DPD II Tak Patuhi Arinal

BANDARLAMPUNG – Dinamika Partai Golkar jelang munas agaknya akan memanas. Misalnya di Lampung. Mantan Wakil Sekretaris jenderal DPP Partai Golkar, Octaviano menentang keras sikap Arinal Djunaidi. Ini seiring adanya pernyataan sikap yang diutarakan Ketua DPD Partai Golkar Lampung itu yang menyatakan mendukung Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto kembali maju dalam munas dan melanjutkan kepemimpinannya masa bakti 2019-2024.

“DPD II jangan mau tunduk perintah DPD I yang pakai cara mau mendukung Ketum Airlangga Hartarto kembali maju di munas melanjutkan kepemimpinannya masa bakti 2019-2024,” tegas Octaviano.

Menurut mantan Sekretaris DPD Partai Golkar Lampung, aksi dukung mendukung yang disampaikan DPD Partai Golkar Lampung terkesan merupakan cara yang bodoh. Mengapa ? Karena harusnya yang dilakukan DPD Partai Golkar Lampung mengevaluasi terlebih dahulu kepemimpinan Airlangga. Bukan hanya sekedar mendukung. Apalagi hasil pemilu legislatif 2019, suara perolehan Partai Golkar ada di nomor tiga. Dibawah PDI-Perjuangan dan Partai Gerindra. Persoalan ini seharusnya jadi perhatian utama, mengapa bisa terjadi,” tandas Ook, sapaan akrabnya.

Belum lagi masih adanya persoalan hukum yang menimpa Airlangga Hartarto di kasus dugaan suap proyek pembangunan PLTU Riau-1 pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dimana di kasus dugaan korupsi PLTU Riau-1, KPK telah menjerat beberapa tersangka. Yakni mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar Eni Maulani Saragih, pemegang saham Blackgold Natural Recourses Limited Johannes B Kotjo, dan mantan Menteri Sosial dan Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham.

“Harusnya permasalahan itu menjadi perhatian. Sehingga tidak jadi beban bagi partai. Karenanya sekali lagi saya himbau DPD II jangan mau tunduk perintah DPD I yang mendukung Airlangga Hartarto dengan memakai cara-cara bodoh. Lakukan dulu evaluasi. Langkah ini malah lebih elok,” tegas Octaviano.

Termasuk juga tentang janji-janji bantuan saksi baik dalam Pilkada maupun Pileg yang tidak ditepati.

“Sekarang sudah bukan jamannya Golkar membuat surat pernyataan dukungan seperti yang dilakukan DPD Partai Golkar Lampung.

Jangan ikuti saudara Agung Laksono yang atas nama Kosgoro mendukung Airlangga untuk menjadi ketum di Munas Golkar. Padahal selain ARB, dialah salahsatu petinggi golkar yang telah merusak partai ini. Dengan mengesampingkan persatuan, dia membuat golkar tandingan hanya untuk kepentingan pribadi,” paparnya.

Menurut Octaviano, kini sangat banyak kader Golkar yang berkwalitas. Seperti Bambang Soesatyo misalnya. Dia kader yang menapaki karir dari bawah sampai kini menjadi Ketua DPR-RI. Sedangkan Airlangga menjadi menteri atas usulan mantan Ketum DPP Partai Golkar Setya Novanto. Lalu menjadi Ketum Golkar-pun bukan karena perjuangan. Tapi lantaran situasi politik saat itu. Airlangga yang saat itu menjabat menteri dianggap orang yang paling dekat dengan presiden hingga dialah yang didukung saat itu.

“Kalau sekarang Presiden itu dekat dengan semua kader Golkar. Jadi ga ada lagi yang hanya dukung Airlangga. Karenanya saya menghimbau ke seluruh kader Golkar terutama DPD II jangan takut bersikap. Jangan takut ditekan. Tidak ada satu orang pun di Lampung ini yang boleh menekan kader Golkar untuk bersikap dalam pra munas. Kalau ada kader Golkar di Lampung yang mau menekan DPD II untuk mengambil sikap politik menghadapi munas, siapapun orang-nya dan apapun jabatannya, tentu akan saya lawan,” tantang Octaviano.

Seperti diketahui Dewan Pembina Partai Golkar (Wanbin PG) sebelumnya juga telah meminta DPP Partai Golkar melakukan evaluasi menyeluruh atas penurunan prestasi di Pemilu Legislatif 2019 serta mendorong percepatan rapat pleno menentukan jadwal munas di akhir 2019. Hal itu tercantum di surat Wanbin Partai Golkar bernomor Nomor: K-21/WANBIN/GOLKARN/2019 Jakarta tertanggal 25 Juni 2019. Sementara, bagian perihal surat itu Pengarahan, Petunjuk, Pertimbangan Saran dan Nasehat Wanbin PG Kepada Yth. Sdr. Ir. Airlangga Hartarto Ketum DPP Partai Golkar. Surat itu ditandatangani Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburiazal Bakrie dan Sekretaris Hafiz Zawawi.

“Dewan Pembina Partai Golkar berpendapat meskipun kita bisa merasa lega karena mendapat kursi DPR RI kedua terbesar di saat situasi partai sulit dan kurang menggembirakan, akan tetapi DPP PG tetap selayaknya melakukan evaluasi menyeluruh dan obyektif pada penurunan jumlah kursi legislatif di tingkat pusat, propinsi, kabupaten/kota apalagi dengan perolehan jauh dari target yang diharapkan,” demikian salah satu poin dalam surat itu. “Sehingga dapat jadi bahan pembenahan partai dan juga sebagai masukan dalam pelaksanaan Sukses Pilkada 2020 dan Sukses Pemilu 2024,” imbuh Wanbin.

Berdasarkan hasil rekapitulasi Pemilu 2019, ada 9 partai politik yang berhasil masuk ke DPR. Yakni, PDIP (19,33 persen suara), Gerindra (12,57 persen); Golkar: 17.229.789 (12,31 persen); PKB (9,69 persen); Partai Nasdem (9,05 persen); PKS (8,21 persen); Demokrat (7,77 persen); PAN (6,84 persen); PPP (4,52 persen).

Meski dalam hal perolehan suara ada di peringkat ketiga, Partai Golkar diprediksi mendapat kursi kedua terbanyak di DPR di bawah PDIP. Yakni, 85 kursi. Namun, menurut Wanbin perolehan itu jauh dari target yakni 110 kursi DPR. Selain itu, raihan kursi di 2019 itu juga menurun dibandingkan capaian di 2014 yakni 91 kursi.

“Wanbin PG menyarankan DPP-PG mengadakan Rapat Pleno melakukan persiapan dan menetapkan jadwal Rapat Pimpinan Nasional guna konsolidasi pasca-Pemilu 2019 sekaligus melakukan persiapan dan menetapkan tanggal Munas pada akhir 2019,” tutur surat itu.

Wanbin berpendapat Munas bisa jadi momentum kembalinya kejayaan Partai Golkar. Walhasil, pihaknya berpendapat munas itu mesti digelar secara terbuka, jadi ajang kompetisi ide.

“Wanbin PG berpendapat Munas 2019 terbuka bagi setiap kader yang memenuhi syarat dan ketentuan maju jadi Calon Ketua Umum agar terjadi persaingan sehat, terbuka dan demokratis,” ujar Wanbin.

Disisi lain Partai Golkar Lampung malah menyatakan sikap mendukung Airlangga untuk melanjutkan kepemimpinannya masa bakti 2019-2024. Dukungan disampaikan Ketua DPD Partai Golkar Lampung Arinal Djunaidi kepada Airlangga di acara halal bihalal pengurus Golkar Lampung dengan Ketua Umum DPP Golkar, di Jakarta, Minggu (23/6/2019).

“Ketua DPD Golkar Lampung Pak Arinal, mengajak para wakil ketua DPD l dan Ketua-ketua serta Sekretaris DPD ll Partai Golkar Lampung bersilaturahmi dengan Ketua Umum dan jajaran DPP halal bihalal, sekaligus menyampaikan kesepakatan Golkar Lampung mendukung kepemimpinan Pak Airlangga untuk dipilih kembali sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar masa bakti 2019-2024,” kata Sekretaris DPD Golkar Lampung H. Supriyadi Hamzah, dalam rilisnya.

Saat menyampaikan surat dukungan, Arinal didampingi Sekretaris DPD Golkar, para wakil ketua dan ketua serta sekretaris DPD Kabupaten/kota se-Lampung. Golkar Lampung mendukung Airlangga sebagai Ketua Golkar periode 2019-2024. Sedangkan Ketum Golkar didampingi Sekjen Golkar Letjend TNI (pur) H. Lodewijk F Paulus, Korbid Ekonomi DPP Golkar Dr. Azis Syamsudin dan sejumlah pengurus DPP Golkar.

Menurut Supriyadi Hamzah, alasan DPD I dan DPD II Partai Golkar se-Lampung mendukung Airlangga lantaran ketua umum berhasil memimpin partai berlambang pohon beringin teduh itu. Dimana dengan berbagai rintangan, Airlangga Hartarto tetap mampu menghantarkan Golkar pada posisi kedua pada Pemilu 2019.

Kemudian lanjut Supriyadi Hamzah, Partai Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga berhasil menghantarkan pasangan Capres Jokowi-Ma’ruf, menang dalam Pilpres 2019. Dengan demikian, Ketua Umum DPP Golkar Airlangga masih layak melanjutkan kepemimpinan Golkar. Agar kedepan Golkar akan mempunyai peluang untuk menang lebih besar dalam Pileg 2024.

Airlangga sebelumnya mengatakan, bahwa dirinya didukung hampir semua pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar. Karena itu, ia menyatakan siap mencalonkan diri sebagai ketua umum lagi melalui musyawarah nasional mendatang. “Insya Allah, ada beberapa daerah sudah memberikan dukungan,” kata Airlangga di Jakarta.

Airlangga mengklaim hampir semua DPD Partai Golkar telah memberikan sikap dan dukungan dalam pencalonannya. Mengenai munculnya nama Ketua DPR Bambang Soesatyo sebagai salah satu pesaingnya, Airlangga menanggapinya santai. “Ya namanya Munas Golkar kan terbuka untuk publik,” kata Airlangga.(red)