DPP PDI-P Nilai Politik Uang Pilgub Lampung TSM

Kekuatan Kapital Kuasa Paslon Tertentu

BANDARLAMPUNG – DPP PDI-Perjuangan mengeluarkan pernyataan sikap terkait proses jalannya Pilgub Lampung, 27 Juni 2018 lalu. Menurut DPP PDI-Perjuangan , pilkada di Lampung sangat memrihatinkan. Tidak hanya praktik money politik yang terjadi secara luar biasa, terstruktur, sangat sistematis dan menyebar ditengah masyarakat secara masif (TSM).

“Namun ada juga indikasi adanya kekuatan kapital yang muncul dan digerakkan oleh korporasi raksasa di Lampung untuk melakukan kontrol atas tanah dan menghisap kekayaan lampung hingga membunuh nilai-nilai demokrasi,” tegas Idham Samawi, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ideologi

Dilanjutkan Idham Samawi, kini institusi demokrasi tidak berdaya menghadapi kekuatan kapital tersebut. “Hanya kekuatan mahasiswa yang berdiri obyektif dan dengan nuraninya melawan dominasi korporasi tersebut. Mahasiswa tidak mau demokrasi di bunuh, suara rakyat dibungkam, dan aparat serta Bawaslu membiarkan money politic,” jelasnya.

PDI Perjuangan sendiri sudah melaporkan berbagai pelanggaran di lebih 16 kasus. Misalnya praktek politik uang yang terjadi secara luas. Contoh Praktek money politics di Pekon Kresno Mulyo, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten  Pringsewu. Lalu di Desa Cimanuk Kecamatan Way lima Kabupaten Pesawaran. Kemudian Pekon  Sinar Betung dan Pekon Singosari Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus.

“Sebenarnya masih banyak lagi money politics di masyarakat yang tidak dilaporkan, dan penyelenggara pemilu tahu dan membiarkan. Hal ini menunjukkan bahwa institusi demokrasi yang berwenang ikut membiarkan merusak moral, harga diri dan martabat rakyat”, ujar Endro Suswantoro Yahman anggota DPR RI Dapil Lampung.

Atas kejadian ini serta melihat rendahnya kualitas demokrasi di Lampung, Sekretaris Jenderal DPP PDI- Perjuangan, Hasto Kristiyanto telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran PDI Perjuangan untuk bersama kekuatan pro-demokrasi anti kekuatan pemodal untuk terus bergerak dan memproses secara hukum pelanggaran yang terjadi.

“Kemenangan ditentukan melalui rekapitulasi manual. Terus berjuang dan tegakkan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat,” tegas Hasto Kristiyanto. (rls)