Dijaga AMPG, Taren Sembiring Nyatakan Siap “Perang”

BANDARLAMPUNG – Mulai berkantornya para Pengurus DPD Partai Golkar Lampung versi M. Alzier Dianis Thabranie, berbuntut. Kini Kantor DPD Golkar Lampung informasinya mulai dijaga pasukan Satuan Tugas (Satgas) Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG). Langkah ini guna mencegah masuk dan berkantornya kembali para pengurus DPD Partai Golkar Lampung versi Alzier seperti yang terjadi Senin (20/11) lalu.

“Sekarang infonya Kantor DPD Partai Golkar Lampung mulai dijaga Satgas AMPG. Siang enam orang dan malam enam orang yang berjaga.  Semua kunci ruang rapat diamankan. Dan pengurus Partai Golkar Lampung versi Alzier dilarang masuk dan rapat disana,” tutur sumber koran ini di Kantor Sekretariat DPD Partai Golkar Lampung, di Jl. KH. Ahmad Dahlan, Pahoman, Telukbetung, Bandarlampung.

Menanggapi ini, Wakil Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung pro Alzier, Taren Sembiring Meliala angkat bicara. “Jika benar ada pelarangan hingga dikuncinya semua ruangan rapat, ini merupakan kebijakan picik dan merupakan langkah pengecut,” tegas Taren Sembiring.

Taren Sembring pun mengaku geram. “Sekarang ini perang pun saya siap. Andai ada saja perintah dari Ketua DPD Partai Golkar Lampung, M. Alzier Dianis Thabranie untuk merebut kantor sekretariat Golkar Lampung, pasti akan saya laksanakan. Sendirian tak mengapa. Saya siap hadapi mereka semua,” tegas Taren Sembiring Meliala kembali.

Sebelumnya, Taren Sembiring Meliala meminta kader dan pengurus DPD Partai Golkar pro-Alzier aktif berkantor dan menjalankan roda dan agenda organisasi. Tidak perlu takut bila menghadapi intimidasi atau ancaman pemecatan dari Ketua DPD Partai Golkar kelompok Arinal Djunaidi. Ini menyusul adanya dualisme kepemimpinan DPD Partai Golkar Lampung.

Dimana yang pertama dibawah pimpinan M. Alzier Dianis Thabranie melalui SK DPP GOLKAR Nomor : KEP-69/DPP/GOLKAR/XII/2015 masa bhakti 2015-2020 tanggal 29 Desember 2015. SK ini ditandatangani Ketua Umum, Aburizal Bakrie dan Sekretaris Jendral, Idrus Marham.

Lalu yang kedua dibawah pimpinan Arinal Djunaidi melalui SK. No. 249/DPP/Golkar/IX/2017 tanggal 6 September 2017 yang ditandatangani Setya Novanto dan Idrus Marham sebagai Sekretaris Jenderal DPP PG.

“Kepada semua kader dan pengurus DPD Partai Golkar Lampung pro-Alzier, saya harap aktif dan tidak perlu takut menghadapi intimidasi dan ancaman. Termasuk juga para Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota se-Lampung,” tegas Taren Sembiring yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Forum Komunikasi Masyarakat Lampung asal Sumatera Utara dan Ketua Umum Forum Masyarakat Karo Provinsi Lampung tersebut.

Pasalnya menurut Taren Sembiring, tidak ada satupun alasan bagi Arinal Djunaidi dan kelompoknya mengusir kader dan pengurus DPD Partai Golkar Lampung pro-Alzier saat menjalankan aktifitas di Kantor Sekretariat DPD Partai Golkar Lampung. Sebab partai ini menurutnya adalah milik bersama.
Dijelaskannya jika bicara pengabdian, dia sudah sejak tahun 1981 pernah mendapat penghargaan dari Presiden RI Suharto sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Golkar. Termasuk juga dari Ketua Umum DPP Partai Golkar, Sudharmono.

“Jadi apa dasarnya kelompok Arinal Djunaidi untuk mengusir. Bicara pengabdian di Partai Golkar, mohon maaf Arinal itu tidak ada apa-apanya dibandingkan saya. Sedikitpun saya tidak takut dengannya. Jangan seenaknya saja. Ini partai bukan miliknya. Saya malah menunggu kalau ada yang berani mengusir atau mengganggu kader dan pengurus Partai Golkar Lampung yang pro-Alzier saat beraktifitas. Mari kita saling menghargai. Silakan mereka berpegang dengan SK-nya. Dan kami juga berketetapan dengan SK yang kami miliki,” tegasnya.

Karenanya Taren Sembiring kembali menghimbau agar semua kader dan pengurus DPD Partai Golkar Lampung pro-Alzier dapat fokus pada perjuangan. Antara lain agar dapat ikut dalam agenda Munaslub DPP Partai Golkar.

 “Selebihnya kita serahkan semuanya kepada DPP Partai Golkar. Dan untuk urusan komunikasi dengan DPP Golkar, kita percayakan dengan ketua M. Alzier Dianis Thabranie. Sementara urusan di kantor DPD Partai Golkar Lampung, biar saya dan lainnya yang menangani. Saya jamin tidak terjadi apa-apa. Karena kita tidak pernah takut untuk memperjuangkan kebenaran,” tutupnya.

Disisi lain, Wakil Ketua DPD Partai Golkar Lampung pro Alzier lainnya, Indra Karyadi akan tetap menjalankan aktifitas di kantor DPD Partai Golkar Lampung.

“Mulai hari ini dan seterusnya kami akan berkantor dan menjalankan roda organisasi DPD Partai Golkar Lampung seraya menunggu jadwal Munaslub DPP Partai Golkar untuk mengganti Ketua Umum DPP Partai Golkar Lampung, Setya Novanto (Setnov) yang kini sedang dibui KPK lantaran terlibat kasus tindak pidana korupsi,” tutur Indra Karyadi pekan lalu.

Menurut mantan Ketua DPRD Lampung, kini terjadi dualisme kepemimpinan DPD Partai Golkar Lampung.

Sebelumnya Alzier menandaskan pihaknya terus merapatkan barisan menyongsong agenda munaslub DPP Partai Golkar. Ini menyusul keluarnya Surat Perintah Penahanan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI terhadap Ketua Umum DPP Partai Golkar, Setya Novanto.

“Nantinya saya menggunakan SK DPP GOLKAR Nomor : KEP-69/DPP/GOLKAR/XII/2015 masa bhakti 2015-2020 tanggal 29 Desember 2015. SK ini ditandatangani Ketua Umum, Aburizal Bakrie dan Sekretaris Jendral, Idrus Marham. SK ini yang akan kami gunakan dan syah menghadapi munaslub yang akan datang,” tutur Alzier.

Mengapa ? Karena lanjut mantan Ketua KADIN Provinsi Lampung, SK hasil Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) yang menetapkan Arinal Djunaidi sebagai Ketua DPD Golkar Lampung dengan cara melengserkan dirinya tidak syah. Banyak prosedur yang dilanggar. Sehingga hasil keputusan musdalub DPD Partai Golkar Lampung otomatis tidak berlaku dan kembali ke SK DPP Golkar Nomor KEP-69/DPP/GOLKAR/XII/2015.

Misalnya urai Alzier, kesalahan prosedur yang dilanggar adalah tidak dijalankan keputusan musdalub. Termasuk kebijakan yang diambil formatur, yang waktu itu dirinya juga masuk didalamnya.

“Seperti penetapan Ketua Dewan Pertimbangan DPD Golkar Lampung yang tidak di SK-kan. Padahal jelas keputusan formatur. Lalu ada lagi penetapan nama personil pengurus DPD Golkar Lampung yang tak sama dengan keputusan formatur. Ini semua dilanggar dan jelas tidak benar. Belum lagi hasil keputusan musdalub lain,” tandas alzier.

Atas kejadian ini, Alzier mengaku sudah melapor kepada sesepuh Golkar, H. Yusuf Kalla. Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie. Kepada Ketua Harian DPP Partai Golkar, Nurdin Halid serta Sekjen, Idrus Marham.(red)