Diduga Terkait Rekom, Tokoh PDI-P Sowan ke Herman HN

BANDARLAMPUNG – Beberapa tokoh PDI-P Lampung yang menamakan diri Pejuang PDI-P 1998 kemarin bersilaturahmi dengan Walikota Bandarlampung, Herman HN. Kedatangan para tokoh yang dimotori Ketut Erawan ini diduga terkait dukungan mereka terhadap Herman HN agar dapat diusung dari PDI-P dalam pemilihan gubernur (pilgub) Lampung mendatang.

Seusai dijamu Herman HN, para tokoh pejuang PDI-P ini pun berkesempatan beraudiensi dengan jajaran pengurus DPD PDI-P Provinsi Lampung di kantor Jalan Soekarno Hatta, Tanjungsenang guna menyampaikan aspirasi. Tampak hadir dalam pertemuan ini Ketua dan Sekretaris DPD PDI-P Lampung, Sudin dan Mingrum Gumay serta beberapa pengurus lainnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPD PDI-P Lampung Sudin, membantah bahwa kehadiran para tokoh pejuang PDI-P 1998 ini terkait aspirasi rekomendasi Pilgub Lampung. Menurutnya kehadiran mereka dalam rangka silaturahmi dengan pengurus DPD PDI-P Lampung yang baru.

“Mereka tidak membahas masalah pencalonan (Pilgub Lampung,red) Karena dari awal saya katakan rekom bukan domain DPD,” tutur Sudin.

Seperti diketahui Sudin, S.E., sebelumnya membantah penunjukan dirinya sebagai Ketua DPD PDI-P Provinsi Lampung semata untuk memuluskan langkah Herman HN sebagai Calon Gubernur (Cagub) Lampung pada Pilgub Lampung 2018 mendatang. Menurutnya rekomendasi PDI-P untuk siapa cagub yang nantinya akan diusung sepenuhnya merupakan kewenangan DPP PDI-P.

“Masalah rekomendasi wewenang DPP PDI-P,” ujar Sudin dalam pesannya saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan rekomendasi PDI-P akan diberikan kepada Walikota Bandarlampung Herman HN sebagai Cagub Lampung 2019-2024.

Disinggung soal banyaknya loyalis Sjachroedin ZP, mantan Ketua DPD PDI-P Lampung yang juga mantan Gubernur Lampung yang tersingkir dalam kabinet kepengurusan DPD PDI-P Lampung diera kepemimpinannya, Sudin tak secara tegas membantah. Dia hanya menyarankan wartawan koran ini untuk menghubungi Sekretaris DPD PDI-P Lampung, Mingrum Gumay.

Seperti diketahui seiring ditunjuknya Sudin, hal ini diduga memuluskan langkah Herman HN maju dalam Pilgub Lampung. Pengangkatan Sudin sebagai Ketua DPD PDIP Lampung sendiri masih menyisakan persoalan dan riak ketidakpuasan. Pasalnya dari struktur kepengurusan tercatat beberapa loyalis Sjachroedin ZP terpinggirkan. Bahkan ada beberapa nama yang merupakan orang dekat Ketua DPD PDI-P Provinsi Lampung dua periode ini yang tidak diakomodir.

Sebut saja, Syafariah Widianti atau yang lebih dikenal dengan panggilan Atu Ayi. Kakak kandung Sjachroedin ZP kini digeser dari jabatannya. Sebelumnya Atu Ayi berstatus sebagai Bendahara DPD PDI-P Lampung. Namun kini pindah menjadi Wakil Ketua Bidang Kesehatan, Perempuan dan Anak. Sementara jabatan bendahara dipercayakan ke Ketua DPRD Lampung, Dedy Afrizal. Atas kejadian ini yang diduga membuat Atu Ayi mengajukan surat pengunduran diri.

Lalu, sedikitnya ada tiga pengurus inti DPD PDI-P Lampung diera Sjachroedin yang tidak masuk dalam kepengurusan di era Sudin. Mereka Suhardi Buyung, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu. Lalu, H. Muhammad Habib Purnomo, Wakil Ketua Bidang Buruh, Tani dan Nelayan. Terakhir, Hj. Mety Herawati, Wakil Sekretaris Bidang Program.

Kepastian ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) DPP PDI-P Nomor 15-B/KPTS-DPD-DPP/VIII/2017 tentang Penyesuaian Struktur dan Komposisi DPD PDI-P Provinsi Lampung. Surat yang ditandatangani Ketua Umum DPP PDI-P, Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal, Hasto Kristiyanto ini tertanggal 26 Agustus 2017.

Saat dikonfirmasi, Suhardi Buyung tidak membantah dirinya loyalis Sjachroedin ZP. “Karenanya saya memilih mundur. Saya tidak kenal dengan Sudin. Apalagi keberadaannya diarus bawah memang tidak dikehendaki. Jadi andai saya masuk kepengurusan, pasti tidak cocok dan saya tolak,” terang Suhardi Buyung.

Suhardi Buyung mengaku sudah mengkonsultasikan perihal mundurnya dia dari kepengurusan PDI-P Lampung kepada Sjachroedin ZP. “Beliau (Sjachroedin ZP,red) berpesan agar sabar dan melihat kedepan,” tegasnya.

Lain lagi yang dikatakan H. Muhammad Habib Purnomo. Meski tidak mengaku secara tegas merupakan loyalis Sjachroedin, dia juga mengaku heran tidak masuk dalam pengurus DPD PDI-P Provinsi Lampung yang baru. Padahal dalam setiap kegiatan partai, dirinya paling aktif.

“Waktu saya sebagai Wakil Ketua DPD PDI-P Lampung, bisa dicek saya yang paling rajin setiap kegiatan partai. Malah Pak Sudin yang tidak aktif, karenanya saya tidak kenal dengan beliau,” tuturnya heran.

Habib Purnomo pun yakin tidak masuknya dia dalam kepengurusan yang baru bukan karena keinginan dari DPP PDI-P. Pasalnya dia mengaku memiliki hubungan yang dekat dengan pengurus DPP PDI-P, termasuk Sekjen, Hasto Kristiyanto.

“Jadi mungkin ada kelompok di Lampung yang tidak ingin saya masuk,” terangnya.

Dari berbagai sumber koran ini sendiri ada kesan nuansa nepotisme dalam penyusunan kepengurusan DPD PDI-P Provinsi Lampung. Yakni masuknya sosok Taufik David, S.E., dan Hj. Siska, S.E., sebagai Wakil Ketua Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Wakil Ketua Bidang Maritim. Padahal, Siska diketahui merupakan kakak ipar dari Taufik David. “Dan saya yakin DPP tidak tahu soal ini. Adanya kakak-adik dalam satu kepengurusan,” terang sumber koran ini.

Untuk diketahui meski ada penolakan, DPP PDI-P resmi menetapkan Sudin sebagai ketua definitif. Penetapan Sudin diputuskan dalam rapat koordinasi DPP PDI-P dan DPD beserta 15 ketua dan sekretaris DPC PDI-P se-Lampung, Jumat (25/8) di Jakarta. Sudin adalah anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Lampung. Ia sudah dua periode duduk di Senayan.

“Hasilnya sudah diputuskan. Saya dipercaya ditugaskan menjadi ketua DPD PDI-P Lampung,” kata Sudin.

Sudin menyatakan akan secepatnya konsolidasi menyeluruh kepada semua pihak. “Kita segera konsolidasi. Karena ini perintah Ibu Ketua Umum dan Sekjen, untuk merangkul semua kader agar tetap solid dan berjalan pada track-nya. Saya akan konsolidasi kepada semua pihak baik itu internal maupun eksternal partai,” jelasnya.

Sebelumnya beberapa perwakilan pengurus anak cabang (PAC) dari 15 kabupaten/kota di Lampung mendatangi dan mendemo kantor DPD PDI-Perjuangan Lampung di Jalan Soekarno Hatta, Tanjungsenang. Maksud kedatangannya menyatakan penolakan keputusan DPP yang menjadikan Sudin sebagai ketua DPD PDIP Lampung definitif.

Menurut Koordinator Arus Bawah Kader PDIP Yohanes Joko Purwanto penetapan Ketua DPD harus sesuai aturan. Dikatakannya jika PDIP mau berkembang maka harus menolak Sudin.
“Tetapi jika masih diteruskan kami akan melepaskan kartu keanggotaan,” ancamnya.

Ia menilai, PDIP sudah tidak demokratis lagi karena tidak mendengarkan aspirasi kader PAC. “Karena PDIP sudah tidak taat aturan, tidak mendengarkan pendapat dari arus bawah, jadi untuk apa kami masih menyimpan kartu keanggotaannya,” tandasnya.(red)