Dewan Sesalkan Keterlibatan Adik Bupati Tubaba

PANARAGAN – Adanya dugaan ketidakberesan dalam penggunaan dana desa oleh Badan Usaha Milik Tiyuh (BUMT) “Mandiri Bersama” Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), mendapat perhatian serius DPRD setempat. Dewan menyesalkan turut andilnya Chaerullah Ahmad, yang tak lain merupakan adik kandung Bupati Tubaba, Umar Ahmad dalam program ternak Ayam Kampung Unggulan “MANO-Q” yang berpotensi menimbulkan kerugian negara tersebut.

“Karenanya saya mendukung untuk membongkar habis masalah ini. Pihak-pihak yang terlibat harus dimintakan pertanggungjawabannya,” tegas Ketua Komisi B DPRD Tubaba, Edison SH., MH., Senin sore (7/8) lalu.

Menurut Edison, dia bersama tokoh-tokoh masyarakat Tubaba tidak rela jika pembangunan di kabupaten ini dihancurkan segilintir oknum atau elit pemerintahan yang hanya berorientasi mencari keuntungan. Namun mengabaikan kepentingan yang lebih besar mensejahterakan rakyat Tubaba. Sebab tujuan dulu memekarkan kawasan ini guna menjadi kabupaten dan daerah otonomi baru (DOB) adalah agar wilayah ini bisa maju dan masyarakatnya sejahtera.

Tapi yang terjadi seiring pemekaran menjadi kabupaten, hasilnya justru dinikmati pihak tertentu yang mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Tubaba. Seperti keterlibatan adik Bupati Tubaba, Chaerullah Ahmad dalam pengelolaan dana desa bernilai miliaran rupiah ini.

“Apa sudah tidak ada lagi orang lain yang memiliki pengalaman. Ini gara-gara tergiur uang besar, semua diambil alih. Hasilnya bisa ditebak. Gagal. Untuk itu kami (dewan,red) akan meninjau dan turun kelapangan untuk memastikannya. Seberapa besar potensi kerugian negara yang timbul,” tegasnya.

Pada kesempatan ini, anggota dewan dari Fraksi Amanat Nasional (PAN) ini juga mengajak semua pihak berani bicara benar. Jika memang pemerintahan berjalan baik, berikan apresiasi. Tapi sebaliknya jika salah, ada kekeliruan, bahkan mengarah kepenyimpangan, jangan takut mengkritik dan mengungkapkannya.

“Termasuk wartawan, tulis dan sampaikan yang sesuai kenyataan. Jangan ada manipulasi. Saya senang bongkar semua bila memang ada penyimpangan dan praktek yang tidak benar di Tubaba,” pinta dia.

Sebab itu tadi, dirinya tidak rela, banyak tokoh-tokoh Tubaba yang berjuang dan berdarah-darah menjadikan kabupaten ini sebagai DOB. Tapi begitu jadi, hanya segilintir oknum dan elit pemerintahan yang menikmati untuk keuntungan pribadi.

“Sementara masyarakat Tubaba hanya jadi penonton. Mereka tidak merasakan dan menikmati pembangunan yang ada. Tidak ada kemajuan untuk meningkatkan kesejahteraannya,” tutupnya.

Seperti diberitakan jalannya BUMT Mandiri Bersama berupa ternak Ayam Kampung Unggulan terancam gagal. Padahal program yang di launching Bupati Umar Ahmad di Tiyuh Penumangan Baru, Selasa (12/4) tahun lalu dengan target 1 juta ekor ayam pertahun ini memakai dana desa.

Akibatnya dana desa atau tiyuh se- Tubaba terkesan tidak jelas hingga berpotensi menimbulkan kerugian negara miliaran rupiah. Menariknya sebagai pengelola atau kepala operasional BUMT Mandiri Bersama adalah Chaerullah Ahmad yang tidak lain merupakan adik dari Bupati Tubaba, Umar Ahmad.

Saat acara launching Bupati Umar Ahmad menegaskan program BUMT Mandiri Bersama akan membantu perubahan signifikan perekonomian warga masyarakat. Dia berharap BUMT Mandiri Bersama akan menumbuhkan ternak ayam kampung asli di Tubaba. Pastinya, ternak ayam kampung Tubaba akan mencapai 1 juta ekor per-tahun.

Sementara Chaerullah Ahmad, Kepala Operasional BUMT “Mandiri Bersama” mengatakan jika BUMT ini diharapkan meningkatkan perekonomian tiyuh se-Kabupaten Tubaba. Itu semua dengan dana yang bersumber dan diadakan oleh tiyuh (desa) masing-masing. Perlu diketahui BUMT ini di bentuk 1 Oktober 2015.

Namun apa yang disampaikan Umar Ahmad dan adiknya Chaerullah Ahmad, tidak sesuai kenyataan. “Semua gagal, bisa cek di lapangan. Dana miliaran rupiah yang diberikan dan ditanamkan Tiyuh (Desa,red) se-Kabupaten Tubaba tidak ada kejelasan dan sia-sia terkesan mubazir,” ungkap anggota DPRD Tubaba, S. Joko Kuncoro.

Menurut Joko Kuncoro, silang sengkarut permasalahan bermula saat kepala-kepala kampung atau tiyuh se-Kabupaten Tubaba dimintakan tanda-tangan persetujuan dan terkesan dipaksa agar mau menyerahkan dana desa Tahun 2015 masing-masing Rp60 juta per-desa. Dengan demikian dana yang terkumpul berkisar lebih dari Rp5 miliar. Dana ini dikoordinir dinas terkait untuk diberikan ke BUMT Mandiri Bersama. Karena sungkan, mereka (para kepala kampung,red) terpaksa memberikan penyertaan modal pada BUMT yang menajemen operasionalnya langsung dibawah pimpinan adik Bupati Tubaba yakni Chaerullah Ahmad sebesar Rp60juta per-tiyuhnya.

“Dan hasilnya bisa dilihat dan dirasakan seperti sekarang. Jangankan untung, menerima modal saja tidak ada. Dan sekarang setiap kampung atau tiyuh pada resah dan meminta pengembalian dana yang telah dikucurkan karena tidak sesuai dijanjikan. Sekarang kepala kampung/tiyuh gelisah dan merasa menjadi tumbal lantaran dimintakan pertanggungjawaban warganya,” terang Joko Kuncoro lagi.

Apa yang disampaikan Joko Kuncoro senada yang disampaikan salah-satu kepala tiyuh yang mewanti-wanti namanya tidak dikorankan. “Waktu itu, kami dimintakan tanda-tangan menyetujui penyerahan dana desa sebesar Rp60 juta. Katanya investasi modal BUMT Mandiri Bersama. Kami dijanjikan berbagi keuntungan. Karena sungkan, kami terpaksa ikut-ikutan tandatangan lantaran melihat adik Bupati Tubaba ada di manajemen BUMT tersebut,” jelasnya.

Apesnya meski sudah berjalan lebih satu tahun, bagi hasil keuntungan yang dijanjikan BUMT Mandiri Bersama hanya pepesan kosong dan akal-akalan saja. Jangankan membayar keuntungan, situasi kantor perusahaan BUMT Mandiri Bersama saja ini kini memprihatinkan dan tidak ada kegiatan atau aktifitas. Kemudian, kondisi kandang ayam sudah tidak beroperasi lagi.

”Akibatnya saya sekarang yang dikejar dan ditanya warga terkait penggunaan dana desa yang dipakai BUMT Mandiri Bersama. Kesannya saya yang “makan” uang. Padahal saya tidak tahu menahu. Kondisi yang sama juga dialami puluhan kepala kampung atau tiyuh lain,” terang Kepala Tiyuh ini lagi.

Saat di konfirmasi Bupati Tubaba, Umar Ahmad, terkesan enggan menjelaskan secara lebih mendalam terkait masalah penggunaan dana desa se-Kabupaten Tubaba sebesar lebih dari Rp5,5 miliar oleh BUMT Mandiri Bersama dibawah pimpinan adiknya, Chaerullah Ahmad ini. Dia hanya berharap berita yang ditonjolkan tidak bersifat opini. “Trims untuk semuanya. Terusin aja ga perlu dibantah,” pesannya via Whatapps, Jumat (4/8).

Sebelumnya beberapa kalangan juga pernah mengkritik penggunaan dana desa Kabupaten Tubaba. Ini terkait studi banding dengan dalih pelatihan peningkatan kapasitas yang dilakukan perangkat desa se-Kabupaten Tubaba ke Provinsi Bali dan Bandung, Jawa Barat yang dinilai tidak ada manfaat bagi pembangunan tiyuh atau desa. Adapun dana yang dipakai merupakan anggaran dana desa sebesar Rp20 juta pertiyuh atau perdesa-nya. Dengan demikian dana desa keseluruhan yang dipakai mencapai Rp1,86 miliar.

Kegiatan ini dikritik lantaran dinilai tidak mengindahkan instruksi pihak kejaksaan dan kepolisian serta tidak sejalan dengan tujuan pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam UU Desa No. 6 tahun 2014. Yakni tentang kucuran dana desa yang diperuntukan buat mensejahterakan masyarakat melalui program padat karya. Dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat ini seharusnya digunakan sebagaimana mestinya. Seperti perehaban jalan, atau onderlagh, lapen, sumur bor dan pembangunan lainya demi kemajuan desa.(red/dbs)