MESUJI – Forum Badan Pemusyawaratan Desa mengecam sikap arogansi yang dilakukan oknum lima Kades di Mesuji pada anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanjungraya.

Ketua Forum BPD Kecamatan Way Serdang, Tri Wibowo mengingatkan Kades bahwa BPD adalah mitra pemerintah di daerah.

“Emang salahnya dimana jika BPD memposting gambar yang berisi slogan bahwa program BLT, BST, PKH dan lainnya itu adalah program pemerintah pusat atau program presiden, bukan duitnya kades atau siapapun. Justru itu adalah konten mendidik kepada masyarakat. Banyak selama ini masyarakat awam yang tidak mengetahuinya, “ucapnya melalui sambungan telepon, Selasa (5/10/21).

Menurut Bowo -sapaan akrabnya, seharusnya lima KDes tidak sekonyol itu dalam bertindak.

“BPD adalah lembaga desa yang menjadi mitra kepala desa. Seharusnya keduanya bisa menjaga keharmonisan dalam hubungan membangun desa. Bukan memusuhi satu diantaranya. Jika incumbent memang takut kalah dalam kontestasi politik ke depan, ya gak usah nyalon lagi, ” tegasnya.

Menurut dia, incumbent seharusnya lebih ringan bersosialisasi karena sudah pernah menjalankan program2 prioritas.

“Tinggal masyarakat disuruh melihat dan menilai sendiri, serta jual program dan visi misi kedepan untuk meningkatkan pembangunan di desanya,” katanya.

Forum BPD meminta kepada lima Kades pelaku untuk meminta maaf kepada atas nama pribadi dan umumnya forum BPD sekabupaten Mesuji.dan berjanji untuk tidak mengulangi tindakan yang ceroboh ini.

Sementara itu menurut Trimo, Ketua Forum BPD Rawajitu Utara, intinya tindakan arogan yang dilakukan kelima oknum Kades itu telah melukai perasaan BPD Mesuji. Ia meminta kepada dinas terkait untuk menindak aksi arogan ini.

“Masih mau jadi Kades lagi kok arogan. Gimana nantinya jika terpilih kembali,” pungkasnya.

Sementara Ketua Forum Badan Pemusyawaratan Desa se Kabupaten Mesuji, Bibit, saat dikonfirmasi mengatakan, kedepannya kita akan melakukan kordinasi terlebih dahulu kepada seluruh BPD sekabupaten Mesuji mengenai masalah Kades yang melabrak anggota BPD di kecamatan Tanjung Raya.

“Ini perlu agar kejadian tersebut tidak akan terulang kembali. Dan perlu diketahui itu bukan program kepala desa, melainkan program pemerintah. Jadi gak ada salahnya tetang postingan di media sosial tersebut,” jelasnya.(Hendy)