PESAWARAN – Ratusan orang yang menamakan diri Gerakan Elemen Masyarakat Peduli Pesawaran (Gempar) meluruk kantor Bupati Pesawaran, Senin (24/7). Massa aksi mulai berdatangan sekitar pukul 10.00 WIB dengan membawa keranda mayat dan sejumlah poster bernada kritikan. “KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi,red) selamatkan Pesawaran, Masyarakat Pesawaran Bukan Daun Salam, Libatkan Masyarakat Pesawaran dalam Pembangunan.” tulis beberapa spanduk.
Dalam aksinya, mereka menuntut Bupati Pesawaran Dendi Romadhona dalam pengangkatan pejabat eselon II, III dan IV, setengahnya harus warga asli Pesawaran. Selain itu, massa aksi juga ada sejumlah tuntutan. Diantaranya mereka meminta Bupati Pesawaran mengeluarkan Perbup tentang tenaga honorer juga berasal dari masyarakat Pesawaran.
Meminta Bupati agar masyarakat Pesawaran dilibatkan secara langsung dalam setiap pembangunan. Membubarkan tenaga ahli, mereka menganggap keberadaan tenaga ahli hanya menghambur hamburkan keuangan daerah dan belum dibutuhkan.
Lalu menindak tegas oknum makelar proyek dan jabatan di satuan kerja yang dapat menimbulkan citra buruk Pemkab Pesawaran. Mengganti Kepala Dinas BPPMD karena diduga telah mengeruk keuntungan pribadi sehingga merugikan desa utamanya dalam pengelolaan dana desa.
Demo kemudian juga mendesak bupati melakukan evaluasi jabatan Kadis Kesehatan karena dinilai telah gagal dalam melaksanakan pembangunan bidang kesehatan sehingga terkesan amburadul sehingga keberadaan rumas sakit daerah tidak berfungsi.
“Bupati juga harus menolak waralaba dan membina pedagang tradisional sesuai kontrak politik dengan pedagang pasar,” teriak massa.
Bahkan, kinerja Dinas PU Pesawaran juga mendapat sorotan. Mereka menilai kinerja PUPR Pesawaran harus dievaluasi, karena banyaknya pekerjaan yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan sehingga kegiatan yang dihasilkan tidak berkualitas akibatnya tidak bisa dinikmati oleh masyarakat Pesawaran.
“Kami juga meminta Kapolres untuk mengusut adanya dugaan permainan uang dalam pelaksanaan tender di sejumlah dinas karena pemenang tender sudah ditentukan. Selain itu usut secara tuntas korupsi di Dinas Perhubungan dalam dugaan pengadaan kapal,” tegas salahsatu peserta aksi lainnya.
Peserta aksi juga dalam orasinya mengatakan aksinya ini adalah bentuk kepedulian sebagai rakyat Pesawaran yang geram dengan berbagai persoalan dan kondisi di Pesawaran. Termasuk carut marutnya birokrasi yang terjadi saat ini. “Banyak persoalan di Kabupaten Pesawaran ini yang harus dibenahi. Persoalan infrastruktur, pelayanan kesehatan dan persoalan lainya. Harus segera ada perbaikan,” katanya dalam orasinya. (IL/net)
