ASN Pemkot Merasa Lebih Sejahtera Ditinggal Herman HN Cuti

//Tukin Dibayar, ASN Lebih Sejahtera//

BANDARLAMPUNG – Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Bandarlampung kembali mengungkapkan rasa gembiranya menyikapi cutinya Walikota Bandarlampung, Herman HN karena ikut kampanye Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung. Alasannya mereka kini merasa lebih sejahtera dan terjamin kebutuhan hidupnya. Ini menyusul  adanya perhatian oleh Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Yusuf Kohar, dalam membayar semua hak-hak mereka.

“Pembayaran hak-hak kami seperti tunjangan kinerja (tukin) ASN, pembayaran kini lancar dan rutin dilakukan setiap bulan. Ini terhitung bulan Januari hingga Mei tahun 2018 semua sudah dibayarkan,” tutur salahsatu ASN Pemkot Bandarlampung dengan wajah riang, Sabtu (12/5).

Ini sangat berbeda di era Herman HN. Dimana pembayaran tukin ASN macet. Bahkan hingga kini ada 13 bulan tukin ASN yang belum dibayar. Yakni tahun 2017 yang macet 6 bulan serta tukin tahun 2016 yang juga macet selama 7 bulan.

“Jujur saja, beda sekali zaman Herman HN dengan Yusuf Kohar saat menjabat Plt Walikota Bandarlampung. Perbedaannya kesejahteraan kami kini lebih terjamin. Hak-hak kami dibayar, beda dengan sebelumnya,” ungkapnya lagi.

Bahkan lanjut ASN yang keberatan nama disebutkan, tidak hanya ASN yang bisa bernapas lega. Tapi ketua RT, kepala lingkungan, Bhabinkamtibmas, Babinsa, guru honorer dan lain merasa gembira. “Untuk itu, kami sangat berharap bapak Yusuf Kohar dapat terus memimpin Kota Bandarlampung. Cukup sudah penderitaan kami selama ini,” tegasnya.

Untuk diketahui Walikota Bandarlampung Herman HN sebelumnya diminta jujur mensikapi nasib ASN yang harus gigit jari lantaran tukin tidak terbayar 13 bulan. Hal ini diungkapkan netizen yang aktif di media sosial (medsos). Seperti ditulis akun facebook Gunawan Handoko. “Kalau nggak bisa bayar ya berterus terang, minta keikhlasan para ASN,” tulis Gunawan Handoko.

Seperti diberitakan usaha ASN agar tukin dibayar Pemkot menemui jalan buntu. Pasalnya Pemkot memilih melunasi insentif ketua RT, kepala lingkungan, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa untuk triwulan ke empat yakni Oktober, November, Desember 2017. Anggaran sekitar hampir Rp11 miliar yang dibayarkan Wali Kota BandarLampung, Herman HN di Gedung Semergou Pemkot setempat, Selasa (16/1/2018).

Tentu saja kebijakan Herman mendapat cibiran jajarannya. “Harusnya Pak Wali bisa memperioritaskan pembayaran tukin kami tahun 2017 macet 6 bulan. Dan tahun 2016 juga macet 7 bulan. Tapi seperti harapan kami akan hilang,” tutur salahsatu ASN Pemkot Bandarlampung.

Menurutnya, sakit sekali menjadi ASN Pemkot Bandarlampung. “Kami mengerti mengapa insentif RT dan lainnya dibayar. Biasa politik buat pilkada. Tapi tolong tukin kami dibayar karena berguna untuk kebutuhan sehari-hari. Mungkin bagi Pak Wali, tidak seberapa. Tapi bagi kami berguna. Tapi mau gimana lagi, kami hanya bisa pasrah. Biar Allah SWT yang membalas,” tuturnya lagi.

Nasib malang ASN Bandarlampung seiring tidak terbayar tukin oleh Walikota Herman HN, tak hanya mendapat simpati ASN se- Lampung. Di media sosial (medsos) Facebook ramai membahas. Rata-rata mereka menyesalkan mengapa bisa terjadi.

Seperti yang tertulis dalam akun Fb Tuti Sriwahyuni. “Mosok udah ada FLY OVER, TUKIN bisa macet sampai 6 bulan…

Selanjutnya, akun Komar Zamas. “Gimana geh mau jadi gubernur tukin pegawai aja nggak kebayar..

Akun Gunawan Handoko menuliskan hal yang sama. “Tukin itu hak bagi para ASN dan tidak ada alasan bagi Pemerintah Kota untuk menunda-nunda pembayarannya. Jangan karena ASN nggak berani protes karena takut sanksi, lantas diperlakukan semena-mena.
Sungguh ini potret buram yang bukan hanya memilukan, tapi juga memalukan. Mengapa yg dikorbankan justru para ASN yg nota bene pengelola aset Negara.

Macetnya pembayaran tukin para ASN Pemkot hingga enam bulan ini mendapat simpati ASN. Mereka menyesalkan peristiwa ini bisa terjadi.

“Astagfirullah. Kok bisa tukin enam bulan belum cair. Gila ini mah. Kasihan benar nasib pegawai Bandarlampung. Kami saja pegawai di Pemprov Lampung cair semua,” tutur Yn, salahsatu pegawai Pemprov Lampung, Jumat (8/12).

Hal sama diungkapkan Ed, pegawai di lingkungan (Pemkab) Lampung Selatan (Lamsel). Dia menyatakan keprihatinan mengapa pembayaran tukin bisa tidak cair hingga enam bulan. Padahal angggaran tukin dibutuhkan ASN memenuhi kebutuhan ekonomi. “Waduh tukin kok macet. Pantas saja banyak yang hijrah (pindah pegawai, red),” terang Ed.(red)