BANDARLAMPUNG – Mustasyar Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PW-NU) Provinsi Lampung, M. Alzier Dianis Thabranie mengajak semua elemen masyarakat Lampung agar tidak kehilangan objektifitas dan rasionalitas. Yakni dalam menilai kinerja para pemimpin di Lampung, mulai dari Bupati/Walikota, termasuk juga Gubernur.

“Belajar dari pengalaman yang ada, saya mohon agar semua elemen masyarakat Lampung, seperti tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyakat, tokoh pemuda hingga tokoh pers agar tidak kehilangan objektifitas dan rasionalitas dalam menilai kinerja para pemimpin di Lampung, mulai dari Bupati/Walikota, termasuk Gubernur Lampung,” tutur Alzier.

Mengapa ? Karena lanjut Alzier, sikap objektifitas dan rasionalitas ini sangat penting dikedepankan. Terutama dalam menilai realitas yang ada di masyarakat. Lalu penting juga untuk sebagai tolak ukur menilai pencapaian dan tujuan yang telah diraih.

“Jangan sampai karena kepentingan pribadinya terpenuhi, atau mohon maaf karena telah mendapatkan proyek atau “kue iklan” dari pemerintah kabupaten/kota atau provinsi, langsung kehilangan daya kritis. Tidak mampu lagi bersikap objektif dan berpikir rasional dalam melakukan penilaian kinerja, apakah telah sesuai dengan janji-janjinya saat berkampanye atau tidak. Padahal di lapangan, jelas-jelas dijumpai banyak rakyat yang sangat kesulitan memenuhi kebutuhan ekonomi dan kebutuhan lainnya. Jauh dari kata sejahtera,” tegas Alzier.

Padahal lanjut Alzier sebagai umat beragama, kita semua diperintahkan dan sangat dianjurkan mengatakan bahwa yang benar itu adalah benar dan yang salah itu salah. Jangan dicampuradukan antara yang hak dan yang batil, sesuai firman Allah SWT dalam surat QS Al-Baqarah: 42.

“Dan janganlah kamu campur adukkan yang haq (kebenaran) dengan yang batil dan janganlah kamu sembunyikan yang haq itu, sedang kamu mengetahui.”

Seperti diketahui Alzier sebelumnya mengajak rakyat Lampung agar melakukan renungan atau muhasabah politik. Ini terkait lengsernya lima kepala daerah di Lampung yang habis masa jabatannya tahun 2022 ini. Pilkada serentak baru digelar tahun 2024.

“Masa kosong jabatan bupati nanti, harus jadi momentum muhasabah untuk rakyat Lampung. Kita harus melakukan instrospeksi dan retrospeksi politik. Agar rakyat tidak lagi salah memilih pemimpin. Akibatnya kesejahteraan rakyat tak kunjung membaik,” ujar Alzier di Jakarta, Jumat (18/3).

Dia memberikan petunjuk, jika kepala daerah dalam setahun memimpin tidak memberikan perubahan, itu tanda kegagalan. Sebaiknya jangan dipilih kembali.(red)