BANDAR LAMPUNG – Tim Kuasa Hukum Mustafa, Sofyan Sitepu dan partners, menghormati proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada kliennya.
Karena alasan tersebut, Mustafa tak akan melakukan gugatan praperadilan pada KPK.
“Karena semua yang dilakukan KPK sudah sesuai dengan prosedur, maka kita memutuskan tidak akan melakukan gugatan praperadilan,” kata Sofyan Sitepu dalam konferensi pers di kantornya, Jalan Kimaja Wayhalim, Rabu (21/2/2018) �siang.
Dalam konferensi pers tersebut, Sofyan didampingi pengurus Partai Nasden yang juga tim sukses pencalonan Mustafa- Ahmad Jajuli di Pilgub Lampung, Wahrul Fauzi dan Muhammad Yunus.
Namun begitu, Tim Kuasa Hukum akan mengajukan penangguhan penahanan dab permohonan izin pada KPK agar Mustafa dapat.mengikuti jadwal kampanye yang akan ditetapkan KPU.
“Berdasarkan UU nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota bahwa semua paslon tidak menghalangi dan tidak menghilangkan hak politiknya dan tetap mempunyai hak mengikuti kampanye dan tahapan Pilkada,” kata Sitepu.
Sitepu optimis penangguhan penahanan dan izin ikut kampanye itu akan dikabulkan KPK. Ia mencontohkan kasus yang sama dii salah satu Pilkada di Pulau Jawa.
“Tidak etis menyebutnya (nama calon bupati). Tapi hal itu jadi rujukan kita meminta keadilan yang sama pada Bapak Mustafa. Dan kita sangat optimis bahwa izin akan dikeluarkan KPK sebelum pelaksanaan tahapan kampanye,” kata Sofyan.
- Berdasarkan penellusuran, Pilkada yang dimaksud adalah Pilkada Subang, Jawa Barat dimana KPK juga menjerat salah satu calon bupati dan memberi izin untuk kampanye.
Di tempat sama, Wahrul Fauzi, mengklaim Mustafa tidak tertangkap tangan dalam kasus dugaan suap APBD Lampung Tengah tersebut.
“Tapi atas dasar.kemauan sendiri menyerahkan diri. Saya ingat itu dalam perjalanan dari Jati Agung ke Bandara. Jadi, kalau ada yang bilang Mustafa ditangkap, itu tidak benar,” katanya.
Sejauh ini Mustafa ditahan ditahanan KPK di Kuningan, Jakarta. (ilo)
