4.000-an Aparatur Desa se-Lampura akan Berunjuk Rasa

//Tuntut ADD Macet Diera Bupati Agung//

Rapat para kepala desa Lampung Utara terkait rencana aksi unjuk rasa untuk menuntuk kejelasan ADD tahun 2017. Rapat dadakan ini dilakukan di pelataran parkir kantor Pemkab Lampung Utara

KOTABUMI – Ribuan aparatur pemerintah desa se-Kabupaten Lampung Utara (Lampura) diperkirakan akan turun ke jalan menuntut tunggakan Alokasi Dana Desa (ADD) ‎2017 diera Bupati Agung Ilmu Mangkunegara segera dibayarkan. Aksi ini direncanakan dilakukan pada Rabu (9/5/2018).

Aksi yang akan dilaksanakan ini merupakan puncak kekesalan para kepala desa (kades) yang ‎terus diombang – ambingkan oleh Pemkab Lampura saat menuntut hak mereka. Keputusan untuk aksi unjuk rasa ini diputuskan usai ngluruk ke kantor Pemkab.

“Kesabaran kami sudah habis. Rabu lusa akan ada sekitar 4.500 aparatur desa di Lampura yang akan unjuk‎ rasa,” tegas Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Sulki di kantor Pemkab Lampura, Senin (7/5/2018) sebagaimana dikutip dari situs Teraslampung.com.

Keputusan untuk turun ke jalan ini, menurut Sulki terpaksa mereka lakukan lantaran bosan diberi janji manis oleh Pemkab terkait persoalan ADD tahun 2017. Usaha mereka hari ini‎ pun untuk menuntut kejelasan kepada Pemkab gagal karena tidak ada pejabat yang berani menjamin kapan ADD itu dapat dibayarkan.

“Surat pemberitahuan rencana aksi akan kami kirimkan hari ini juga. Lokasi unjuk rasanya kantor Pemkab, Kejaksaan Negeri dan kantor DPRD Lampura,” tandasnya.

Pantauan di lokasi, sebelum memutuskan unjuk rasa, para kades ini sempat terlihat bertemu dengan Dedy Irawan, Kepala Bidang Perbendaharaan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA). Sayangnya, tak ada keputusan apapun yang dihasilkan dalam pertemuan ini terkait penyelesaian ADD 2017. Upaya mereka menemui ‎Sekretaris Kabupaten (Samsir) dan Asisten I pun juga gagal sehingga mereka akhirnya sepakat turun ke jalan.


Sebelumnya diketahui terkait ADD, puluhan kades sudah beberapa kali ngluruk ke kantor Pemkab Lampura. Tuntutan masih seputar ketidakjelasan kapan waktu pembayaran tunggakan delapan bulan ADD ‎tahun 2017. ADD Itu sangat diperlukan oleh mereka untuk membayar tunggakan – tunggakan di desa mereka.

“Kami ke sini untuk menagih janji pemerintah yang katanya mau bayar ADD kami pada awal bulan ini,” kata Ketua Apdesi, Sulki.

Sulki menegaskan, mereka telah bosan diberi janji – janji kosong yang tidak pernah ditepati oleh Pemkab Lampura. Terakhir, mereka dijanjikan akan dibayarkan pada awal bulan Mei 2018.  “Kalau diminta sabar, kami sudah ‎capek sabar,” tegasnya.(net)