PESAWARAN – Kerjaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di empat desa yakni Desa Pasar Baru, Desa Kubu Batu, Way Kepayang dan Desa Kedondong Kabupaten Pesawaran. dirasa tidak memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

Forum Masyarakat Pesawaran Bersatu (FMPB) Kabupaten Pesawaran menilai proyek yang dikerjakan Dinas PUPR Pesawaran, dengan nilai Rp 8 milyar dari DAK Pusat tahun 2022, hanya mengambil keuntungan besar. Sebab air minum yang dibutuhkan yang disalurkan Setiap Rumah (SR) melalui pipa tidak setetes pun mengalir.

Salah satu perwakilan warga Desa Kubu Batu, Tolib menjelaskan, pihaknya selaku warga penerima maanfaat sangat kecewa atas hasilnya.

Padahal ia bersama warga penerima manfaat sudah menyerahkan uang yang di minta oleh pihak diduga sebagai pelaksana sebesar Rp200- 300 ribu sebagai syarat menjadi konsumen.

“Terus terang kami sangat kecewa sekali atas hasil yang didapatkan dari proyek ini. Kami anggap ini, sebagai proyek mubazir, yang hanya menghambur- haburkan uang negara saja, untuk hal yang tidak berguna sama sekali,” jelasnya, Kamis (23/2/23)

“Sebenarnya, kami sih gak neko- neko kok mintanya, yang penting air yang disalurkan kerumah kami itu, ada dan mengalir lancar, itu saja,” sambungnya.

Hal yang sama, Rajak warga Desa Pasar Baru Kedondong, bahkan menduga dalam pelaksanaan proyek air minum ini, cenderung dilakukan dengan cara asal- asalan dari perencanaannya.

Nyata dilapangan dilihat dari minimnya ketersediaan bak penampungan air untuk menyalurkan air ke rumah- rumah warga, yang ada bahkan masih menggunakan bak penampungan air yang lama, sebelum adanya proyek tersebut.

“Sekarang logikanya, coba apa mungkin dengan hanya mengandalkan satu bak lawas, bisa menampung dan menyiapkan ketersediaan air buat kebutuhan hampir seribu keluarga, yang tinggal di tiga desa, apa mungkin,” geramnya.

” Parahnya lagi, yang saya dengar di perencanaannya, itu di setiap desa di bangun bak penampungan. Nyatanya bak baru buat nampung air itu, sampai proyek selesai, itu tidak kunjung ada. Apa bukan indikasi adanya penggelapan ini namanya,” imbuhnya

Sementara Ketua Harian FMPB Saprudin Tanjung mengatakan, pihaknya siap mengawal keinginan yang disampaikan dari para perwakilan warga penerima manfaat dari 4 desa tersebut.

” Intinya, kita siap mengawal keinginan warga tersebut. Secepatnya kita akan turun kelokasi untuk melakukan pengecekan guna membuktikan kebenarannya,” ujarnya

” Kalo benar, kita mendesak dan minta kepada semua pihak yang berkompeten untuk secepatnya merealisasikan keinginan warga empat desa tersebut, sebelum masalah ini kita bawa melebar,” tukasnya. (Don)