Sri Widodo Didepak dari Kursi Plt.Bupati Karena Terkait Mutasi?

KOTABUMI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dikabarkan mencopot jabatan Sri Widodo sebagai Pelaksana tugas (Plt) Bupati Lampung Utara (Lampura), dan kemudian menunjuk Sekdakab Samsir sebagai Pelaksana harian (Plh). Rumornya, pencopotan diduga karena sejumlah kebijakan yang diambil Sri Widodo menyalahi aturan.

Berdasarkan data yang diperoleh, prosesi pencopotan Plt dan penunjukan Plh dilakukan diruang rapat utama Gubernur Lampung, Jumat (22/6/2018) pagi.

Surat Keputusan penunjukan sebagai Plh diserahkan Pejabat Sementara Gubernur Lampung, Didik Suprayitno kepada ‎Samsir, disaksikan Plt Sekprov Hamartoni Ahadis serta sejumlah pejabat Pemkab Lampura.

Sayangnya, belum ada pernyataan resmi dari Pemkab Lampura. Baik Sri Widodo maupun Samsir ‎belum berhasil dihubungi.

Usut punya usut, didepaknya Sri Widodo karena pelantikan 97 pejabat eselon III-IV Kamis (21/6/2018) . Dia tidak melibatkan Ketua Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Bahkan tidak mengindahkan himbauan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Sekjen Dir Otda dan Pjs Gubernur Lampung yang sempat melarang mutasi jabatan tersebut tidak dilaksanakan.

“Saya diperintahkan untuk melarang pelantikan itu. Saya berkata kepada pak PJ Gubernur dan Sekjen, bahwa yang memiliki kewenangan itu Plt Bupati. Ketika Pak Sekjen dan pak PJ Gubernur menelpon Plt Bupati, tapi tidak nyambung,” jelas Samsir seperti diwartawakan warta9.com.

Sementara itu, Plt Bupati Sri Widodo mengklaim proses rolling sah, karena adanya rekomendasi dari Mendagri, meskipun dirinya mengaku lupa mengenai nomor surat rekomendasi tersebut.

“Kalau saya katakan ini sah. Kalau tidak sah saya tidak akan melantik disni. Saya patuhi aturan. Ada surat rekomendasi, ada nomornya saya lupa membacanya tadi,” kata Sri Widodo.

Mengenai ketidakhadiran tim Baperjakat kabupaten dalam proses pelantikan, Sri Widodo mengaku jika proses rekomendasi mutasi juga berasal dari Baperjakat. “Tetap sah (Baperjakat tidak hadir). Jadi keluarnya rekomendasi ini dari baperjakat. Kalau ada yang mengatakan tidak sah, tolong tunjukkan undang-undangnya,” jelasnya. (w9c)