LAMPUNG SELATAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) sepertinya perlu melakukan pengkajian ulang terkait perjalanan dinas.

Bagaimana tidak, anggota dewan di Lamsel melakukan agenda Bimbingan Teknis (Bimtek) di Jakarta selama beberapa hari. Dan pesertanya, sebanyak 50 orang.

Untuk operasional mereka, sekretariat DPRD Lamsel diduga mengocek kantong anggaran yang tidak sedikit, sekitar ratusan juta rupiah.  Sayangnya, saat dikonfirmasi Kepala Bagian (Kabag) Keuangan, Sekretariat DPRD Lamsel, Luluk Tantri Elvandari, SH terkesan tertutup. Ia enggan membeberkan besaran anggaran pada giat anggota dewan tersebut.

Mengenai kegiatan Bimtek itu, Ketua DPRD Lamsel, Hendry Rosyadi dan sejumlah ketua fraksi membenarkan adanya giat Bimtek yang digelar oleh Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, di Hotel Luminor, sejak kemarin (20/10) hingga Rabu (23/10) mendatang.

“Acara dewan, lagi Bimtek penyusunan APBD  di Kemendagri dek. Sampai hari Rabu,” ujar Hendry.

Senada juga dikatakan Ketua Fraksi PKS, Bowo Edy Anggoro. Dirinya bersama 49 anggota dewan lainnya tengah mengikuti Bimtek soal penyusunan anggaran tahun 2020 sesuai Permendagri nomor 33 tahun 2019.

“Ya mas, ini untuk pembahasan KUA-PPAS APBD Lamsel 2020 yang berlanjut penyusunan RKA ditingkat Komisi,” ungkapnya.

Ia menambahkan, Bimtek yang di helat di hotel bintang 3 tersebut bersifat khusus, yang hanya diikuti oleh 50 anggota dewan dari Lamsel saja.

“Lamsel. Kebetulan, ditempat yang sama Lampung Utara juga melaksanakan Bimtek dengan tema yang sama,” katanya.

Dikonfirmasi terpisah, tiga fraksi lainnya juga memembenarkan. Ketua Fraksi PAN, Baiquni Aka Sanjaya, Ketua Fraksi PDIP, Suhar Pujianto dan Ketua Fraksi Golkar Sidik Maryanto berkomentar sama.

Agenda mereka di Jakarta adalah giat Bimtek yang diikuti seluruh anggota dewan di Lamsel. Pastinya, untuk sementra waktu kantor wakil rakyat di Lamsel kosong.

Dilain sisi, Ketua Himpunan Mahasiswa Lampung Selatan (HIMALS) Ujang Abdul Azis menilai, kegiatan itu merupakan bentuk pemborosan anggaran.

“Saya menilai pemborosan yang sangat besar. Hanya bersifat pemanfaatan momentum yang dilakukan 50 Anggota dewan,” ketus Ujang kepada BE 1 Lampung petang tadi.

Menurut mahasiswa STAI Yasba Kalianda ini, untuk masalah pemahaman materi dalam Bimtek, bisa saja masing-masing fraksi mengutus perwakilan untuk kegiatan itu. Artinya, tak perlu seluruh anggota berangkat yang notabene merupakan bentuk pemborosan dalam operasional legislatif.

“Masalah anggaran, Alat Kelengkapan Dewan  (AKD, red) yang mengurus anggaran. Bisa saja mengutus badan anggaran (Bangga, red ),” tegasnya.

Terlebih, Ujang juga menyebutkan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, pernah berstatmen bahwa pihaknya akan menghapuskan kegiatan Bimtek dan kunker dewan keluar kota.

“Artinya mereka (Anggota DPRD Lamsel, red) telah bertentangan dengan keputusan mendagri. Kementerian Dalam Negeri juga berencana merevisi aturan mengenai kegiatan bimbingan teknis dan kunjungan kerja untuk para anggota DPRD. Sebab, Mendagri juga menilai kegiatan itu hanya menghamburkan anggaran negara,” terangnya.

“Saya menilai, kegiatan bimtek dan kunker hanya merupakan modus para anggota dewan untuk menyari uang lebih. Karena itu, kami juga akan meminta supaya pemerintah pusat segera menghapus kegiatan tersebut,” sambungnya.

Ujang juga menambahkan, keberangkatan seluruh anggota DPRD Lamsel keluar daerah,  bakal mengakibatkan kekosongan di kantor dewan. Sehingga, ketika ada masyarakat yang akan menyalurkan aspirasi, harus menundanya.

“Kalau semisal agenda itu harus dilakukan, kan bisa perwakilan saja. Sehingga, masih ada wakil rakyat yang melayani aspirasi masyarakat,” tukasnya.  (Doy)