Pungli Sekolah Marak Karena Sanksi Sebatas Administratif, DPRD: Harusnya Pidana

PESAWARAN – Menanggapi maraknya dugaan pungli di Kabupaten Pesawaran, Ketua Komisi IV Harto Susanto meminta Inspektorat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) setempat untuk segera menginvestigasi kepala.sekolah yang terindikasi bermasalah.

 “Saya akan Kordinasi, yang pasti disini kami tekankan kepada Inspektorat dan juga Disdikbud agar segera melakukan penyelidikan. Terutama berita yang melibatkan kepada kepala SMPN Satu Atap 10 Pesawaran,” ungkapnya Rabu (10/10).

Harto juga meminta kepala sekolah yang bermasalah agar tidak hanya diberikan sanksi administratif. Namun diberikan hukuman yang tegas.

“Permasalahan seperti ini harus ditindak tegas, jangan hanya periksa kemudian diam. Karena bisa menjalar ke sekolah lain. Sebab itu pihak penegak hukum terkait harus bisa memberikan hukuman yang bisa mengakibatkan efek jera,” ujarnya.

Kata Harto, selama ini hukuman yang diberikan hanya sebatas sanksi administratif.

“Istilahnya copot, ganti, copot, ganti saja. Justru ini kan menjadi semacam penyakit yang terus berkembang dari sekolah ke sekolah lain. Kita gunakan hukum yang berlaku jika memang ada unsur pidana ya kita pidana,” lanjutnya.

Diberitakan sebelumnya SMPN Satu Atap 10 Pesawaran diiduga melakukan pungutan sebesar Rp150 ribu rupiah melalui salah seorang guru Tata Usaha (TU). Pungutan tersebut dilakukan untuk pembelian meubeler dan juga pembangunan pagar sekolah.

 “Ya ada pungutan, waktu itu anak saya pulang sekolah minta uang 150 ribu, katanya disuruh guru TU buat bayar komite,” jelas wali murid yang enggan disebutkan namanya. (don)