Pemkab Lambar Bahas Upah Minimum Kabupaten

LAMPUNG BARAT- Asisten Bidang Administrasi Umum Ir. Noviardi Kuswan membuka acara sosialisasi upah minimum Kabupaten Lampung Barat tahun 2019. Sosialisasi dilakukan di Gedung BLK Lampung Barat, Selasa (12/02/19).

Hadir sebagai Narasumber, Kasi Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Henny Hasni, SE., juga hadir para Camat dan peserta.

Asisten Bidang Administrasi Umum Ir.Noviardi Kuswan dalam sambutannya menyampaikan bahwa upah masih tetap menjadi persoalan utama di negara berkembang seperti Indonesia.

“Keadaan pasar kerja dengan kelebihan penawaran tenaga kerja dan mutu angkatan kerja yang rendah, sehingga menyebabkan upah menjadi isu central dalam bidang ketenagakerjaan serta kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran didorong oleh tujuan yang bersifat ekonomi, sosial dan politik,” jelasnya.

Kasi Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Henny Hasni S.E, menjelaskan bahwa penetapan kebijakan upah minimum sebagai jaring pengaman (sosial safety net) di maksudkan agar upah pekerja tidak terus  menerus merosot sebagai akibat dari ketidakseimbangan pasar kerja.

“Di samping itu juga untuk menjaga agar tingkat upah pekerja pada level bawah tidak jatuh ke tingkat yang sangat rendah di karenakan rendahnya posisi tawar tenaga kerja di pasaran kerja,” ujarnya.

Selanjutnya, kebijakan  penempatan upah minimum sebagaimana diatur dalam undang-undang no. 13 tahun 2003 di arahkan untuk mencapai Kebutuhan Hidup Layak (KHL), dan memberi jaminan pekerja penerima upah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kemudian secara  rinci, penetapan upah minimum sebagai salah satu perlindungan upah tenaga kerja dengan tujuan menghindari atau mengurangi persaingan yang tidak sehat sesama pekerja dalam kondisi pasar kerja yang surplus, yang menyebabkan pekerja menerima upah di bawah tingkat kelayakan.

Menghindari dan mengurangi, kemungkinan exploitasi pekerja yang memanfaatkan kondisi pasar untuk akumulasi keuntungannya. Sebagai jaringan pengaman untuk menjaga tingkat upah. Menghindari terjadinya kemiskinan absolut pekerja melalui pemenuhan kebutuhan dasar pekerjaan kebijakan penetapan upah minimum dalam kerangka perlindungan upah.

Saat ini masih banyak kendala sebagai akibat belum terwujudnya satu keseragaman upah, baik secara regional, daerah maupun nasional.

“Terakhir, untuk  diketahui bersama, Berdasarkan SK Gubernur no g/554/v.07.hk/2019 tentang penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Lampung Barat tahun 2019  adalah sebesar Rp2.328.399,” tutupnya.  (Jul)