PESAWARAN � Pansus PAD Pasar DPRD Pesawaran mengaku sudah menemukan sumber kebocoran yang menyebabkan melorotnya penerimaan PAD Pasar. Ternyata, �bocornya disebabkan oleh �campur tangan� Dinas dan UPT Pasar.

Ketua Pansus Hipni Idris menjelaskan, sedianya penarikan retribusi di pasar, termasuk Pasar Kedondong sudah diserahkan pada pihak swasta, yakni Asosiasi Para Pedagang Seluruh Indonesia (APPSI) Pesawaran.

“Bahkan antara APPSI dan Dinas sudah teken kontrak. Tapi pada kenyataannya, Kadis ini dan orang-orangnya masih ikut campur juga dalam penarikan (retribusi). Tidak terkecuali KUPT nya,” ungkapnya.

Padahal, kata Hipni, APPSI ini lebih efektif dalam penarikan retribusi pasar ketimbang pihak dinas. ����”Pihak APPSI berani menargetkan di atas Rp45 juta dalam sebulan. Asal salarnya itu diserahkan seluruh penarikannya kepada mereka. Jangan ada campur tangan dari pihak dinas,” tegasnya.

Namun, karena dinas sepertinya tidak mau kehilangan �jatah�, mereka masih saja melakukan penarikan pada pedagang.

“Ini yang disayangkan oleh APPSI. Kalau sudah teken kontrak menggunakan pihak ketiga, kenapa KUPT Pasar Kedondong ini masih ikut menarik juga (retribusi). Ini lah yang mengakibatkan tidak tercapainya PAD setiap bulannya,” papar Hipni.

Melihat ruwetnya masalah ini, Hipni memungkinkan kasus ini dibawa ke ranah hukum, mengingat banyaknya kebocoran PAD yang terjadi di Pasar Kedondong selama bertahun-tahun.

“Segala kemungkinan bisa terjadi, tidak terkecuali kita dari Pansus membawa permasalahan ini ke pihak kepolisian,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Disperindag Kabupaten Pesawaran Sam Herman membantah keterlibatan dirinya dalam bocornya PAD pada retribusi pasar.

“Gini aja, hari Senin nanti akan kita beberin semua terkait PAD ini. Berapa yang masuk, berapa yang kita setorkan ke Kasda. Biar tidak ada su�udzon. Bila perlu nanti kita akan exspose di depan media,” katanya.

“Pokoknya hari Senin nanti, kita akan bawa dan tunjukan ke Pansus. Ini loh berapa penerimaan uang dari seluruh KUPT seluruh pasar, berapa yang diterima Kasda nanti kita klopin bersama. Kalau tidak klop, berarti ada kebocoran. Kalau alibi ginikan kerok kitanya,” timpalnya.

Selain itu, kata Sam Herman, penarikan yang dilakukan oleh APPSI ini masih menggunakan tenaga seseorang yang sebelum teken kontrak dengan mereka sudah dipekerjakan sebagai penarik retribusi.

“Iya memang ada petugas saya yang ikut menarik retribusi pasar tersebut, tapi itu memang sudah dipergunakan oleh APPSI untuk menariki retribusi, dan tanggung jawab mereka terhadap APPSI karena sudah saya serahkan tanggung jawab nya ke pihak ketiga,” katanya.

“Kalau saya menilai itu tidak masalah, asalkan mereka bertanggung jawab atas setoran mereka terhadap APPSI. Jadi saya kira itu tidak ada kendala selagi mereka tanggung jawab,” ujarnya.

Sementara itu media ini telah mencoba mengonfirmasi Mursalin via ponsel terkait indikasi yang dikemukankan Ketua Pansus. Sayang, meski berapakali dihubungi walau aktif namun tak diangkat. Bahkan berupaya� melalui pesan singkat yang dikirim tak dibalas. (don)