Pansus Pertanyakan Data Penerimaan yang Tidak Kongkret

PESAWARAN – DPRD Pesawaran melalui Tim Pansus mengadakan hearing terbuka bersama  Kepala Dinas Disperindag Sam Herman dan beberapa KUPT pasar dan APPSI di ruang rapat badan legislasi (Banleg) DPRD Pesawaran, Jumat (12/10/18).

“Kita memecahkan masalah penarikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pasar, terhadap KUPT dan Asosiasi panitia pasar seluruh Indonesia (APPSI) yang disetorkan ke Disperindag,” ungkap Ketua Pansus, Hipni Idris.

Bukan hanya itu Pansus juga memberi ketegasan terhadap Kepala Disperindag Sam Herman agar bisa meningkatkan PAD pasar. Seperti contoh Pasar Kedondong dari pendapatan Rp43 juta per bulan malah turun menjadi Rp35 juta perbulan.

“Kalau begini kan malu kita. Bukan bertambah naik, malah turun PAD pasar ini,” kata dia.

Dalam hearing itu, DPRD Pansus mempertanyakan data yang tidak kongkret. Khususnya terkait masalah data setoran pedagang.

“Bagaimana BPK yang meriksa. Ini saja (dengan kami) sudah gupek. Saya minta Kepala Dinas Disperindag Sam Herman bisa memberi data yang kongkrit ke saya mengenai selisih data diantara swasta, KUPT dan dinas. Menyetor perbulan ke Kasda,” ujarnya.

Pansus berpendapat potensi pemasukan PAD dari pasar cukup besar. Karena itu, Pansus malah meyakini PAD pasar bisa mencapai angka Rp2 miliar.

Selain itu kebijakan pansus terhadap dinas memberi kebocoran PAD pasar. Bahkan Pansus meminta agar PAD pasar tahun depan bisa Rp 2 milyar.

Sementara Kepala Dinas (Disperindag) Sam Herman mengakui dalam hearing itu pansus meminta tahun 2019 PAD pasar bisa tembus di angka Rp2 miliar.

“Pansus meminta tahun 2019 PAS pasar bisa tembus Rp2 milyar,” pungkasnya (don)