LAMPUNG SELATAN – Perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel), sepertinya mulai menjadi perhatian khusus.
Terutama, bagi anggota Komisi 4, DPRD Lamsel, Amelia Nanda Sari, SH. Anggota dewan dari fraksi Gerindra ini menegaskan, mulai tahun depan, perlindungan perempuan dan anak bakal menjadi fokus track kinerja-nya.
Sebab ia menilai, meski di Lamsel telah terbentuk forum anak, namun progres dan capaiannya masih minim. Yakni hanya mencapai sekitar 30 persen. Karenanya, mulai tahun depan dirinya bakal mengawal secara langsung realisasi program perlindungan perempuan dan anak.
Wakil Ketua Komnas Perlindungan Anak Provinsi Lampung ini mengungkapkan, ia juga berencana bakal memaksimalkan fungsi hingga capaian program kawasan layak anak. Ya, program tersebut juga merupakan salah satu poin pada visi misi Pemerintah Provinsi Lampung.
“Seperti kita tahu, program kawasan layak anak merupakan salah satu poin di dalam program pembangunan dan visi misi Pemerintah Provinsi Lampung. Bahkan, kawasan layak anak di Lampung hampir mencapai 70 persen. Untuk itu, kedepan di Kabupaten Lamsel program ini akan kita kawal. Terutama, kita akan galakkan sosialisasi mengenai kawasan layak aank ini,” ujar aktivis perempuan itu kepada BE 1 Lampung, usai Rapat Paripurna di depan Gedung DPRD Lamsel, sore tadi (12/11).
Anggota dewan dari Kecamatan Jati Agung ini juga menilai, berdasarkan analisanya, sejauh ini program perlindungan anak hanya sebatas gelaran sosialisasi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Tidak ada implementasi program yang dapat berpengaruh signifikan terhadap ibu dan anak yang notabenne merupakan sasaran utama.
“Program ini bukan hanya melulu sosialisasi. Karena itu, kita akan memaksimalkan fungsi dari forum anak. Sebab, pencegahan masalah-masalah yang terjadi pada anak ini dapat dan mudah dilakukan dengan cara pendekatan sebaya,” terangnya.
Dikatakan Amelia, program yang telah disusun Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Lamsel untuk tahun 2020 mendatang, masih dalam tahap pendalaman. Sebab, hingga saat ini belum ada rapat pembahasan anggaran perkomisi, untuk mendapat penjabaran dari semua program yang telah disusun.
“Kita juga harus tekankan bagimana dan apa indikatornya dalam penyusunan program-program tersebut. Jangan sampai, anggarannya besar tapi implementasinya minim. Karena itu, saya juga akan menekankan bagaimana supaya ada ketepatan dan efektifitas dalam penggunaan anggaran,” sambungnya.
Lebih lagi, menurut Amelia, Ketua TP-PKK Kabupaten Lamsel, Winarni Nanang Ermanto sangat responsif dengan sektor ini. Menurutnya, dengan dukungan istri Plt. Bupati ini akan dapat lebih mudah untuk merealisasikan program dan gagasan yang direncanakan. Sehingga, dapat menciptakan perlindungan perempuan dan anak yang lebih konferhensip di Lamsel. (Doy)
