Kegiatan Penambangan Ilegal, Dinas Siap Turun Lagi

PESAWARAN – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Pesawaran mengaku sudah meminta tutup kegiatan tambang batu di Desa Bantar Dusun Bantar Kecamatan Padang Cermin.

“Dulu sudah pernah diberhentikan kalau tidak salah. Bahkan sudah kita sidak. Coba tanya ke tim teknis lingkungan hidup, karena dasar kita mengeluarkan surat izin atas rekomdasi dari tim tim teknis yang ada di Kabupaten Pesawaran, baru kita mengeluarkan ijin,” kata Kepala Dinas (DPMPSP) Pesawaran, Joni Arizoni.

Kata Joni, pihaknya akan kembali turun bila ada laporan masyarakat terkait beroperasinya lagi  aktivitas penambangan di tempat itu.

“Nanti kita akan turun dengan tim teknis. Kami, Dinas Lingkungan Hidup, Pekerjaan Umum, Bapeda dan dinas terkait lainnya. Kalau ada laporan masyarakat,” katanya.

Kegiatan tambang itu dinilai meresahkan masyarakat karena dilakukan di atas bantaran sungai.

Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pesawaran terlihat tak berdaya menangapi tambang batu ilegal di Dusun Bambu Kuning Desa Bantar Kecamatan Padang Cermin meski kegiatan itu merusak lingkungan dan sudah beroperasi sejak tiga bulan lalu.

“Kami sudah pernah turun melihat pertambangan itu, dan memang benar mereka tidak mengantongi surat izin. Dan sesuai dengan berita acara kami turun itu kami memberhentikan sementara pertambangan tersebut sampai mereka memiliki izin,”  kata Kabid Penataan Ibrin didampingi Kasi Kajian Dampak Lingkungan, Adi Setia.

Kata ibrin, terkait pertambangan pengurusan surat izin sudah tidak berada di Kabupaten Pesawaran lagi, tetapi sudah di ambil alih oleh provinsi.

“Sesuai dengan UU no 23 tahun 2014, laut, kehutanan, dan juga termasuk pertambangan ranahnya sudah masuk ke provinsi, tetapi berdasarkan administratifnya mengingat tambang itu berada di Pesawaran. Pertanggung jawaban moral kami, kami sudah turun dan sudah memberhentikan,” paparnya.

Disinggung terkait dampak lingkungan yang di akibatkan oleh aktivitas tambang tersebut, dirinya sudah memberikan surat teguran dan surat tembusan ke kepolisian.

“Kami tinggal tunggu perintah, mengingat itu sudah menjadi ranah provinsi. Kami membuat juga membuat surat tembusan ke lingkungan hidup provinsi dan juga dinas perizinan provinsi, dan juga pertambangan dan nanti mereka yang mengeksekusi,” tugasnya. (don)