LAMPUNG SELATAN – Gaji Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) di Lampung Selatan (Lamsel) menjadi perhatian khusus bagi anggota komisi II DPRD setempat.
Hal itu dibahas pada rapat pembahasan RAPBD 2020 bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lamsel diruang Komisi II, petang tadi (20/11).
Pembahasan mengenai gaji honorer itu bermula ketika para wakil rakyat� menanyakan mengenai belanja tidak langsung. Dalam penjelasan Kepala BPKAD,� Intji Indriati mengungkapkan, gaji honorer dengan tamatan SMA sederajat yaitu Rp 1,1 juta, lulusan D3 Rp1,2 juta dan lulusan S1 Rp1,3 juta.
Mendengar penjelasan tersebut, Sekretaris Komisi II, Bowo Edy Anggoro terkejut. Menurutnya, gaji itu kurang layak bagi mereka para honorer.
“Masih ada yang mau sampai lulusan S1 di gaji segitu?, Ini sangat kecil sekali,” tanya Bowo dengan nada rendah menunduk.
Bowo melanjutkan, terlebih, gaji itu juga berlaku pada honorer yang bekerja di Kantor Bendahara Umum Daerah (BUD) ini. “Meskipun kerja di BPKAD gaji mereka juga tetap segitu?, sedih saya mendengarnya,” imbuh Ketua DPD PKS Lamsel itu yang langsung berpamitan ke toilet dengan memegangi kacamatanya.
Sementara, Ketua Komisi II, Halim Nasai mengatakan, bagaimana jika direncanakan kenaikan gaji untuk seluruh THLS di Lamsel agar lebih dipantaskan.
“Paling tidak menyesuaikan dengan UMR Lampung yang menjadi parameter. Bisa tidak jika dinaikan?, atau ada pertimbangan khususnya,” tambah politisi PAN itu.
Menanggapi pertanyaan para anggota dewan yang mengurusi keuangan dan perekonomian daerah itu, Kepala BPKAD Lamsel, Intji Indriati memilki penjelasan.
Menurutnya, jumlah THLS di Lamsel mencapai 1.700 orang. Keuangan daerah tidak mampu apabila gaji seluruh honorer dinaikkan setara UMR.
“Kemampuan keuangan daerah juga perlu dipertimbangkan. Tapi, kita juga siap membahasnya bersama para anggota dewan bagaimana mengatasinya dengan pertimbangan kemampuan keuangan daerah itu,” kata Intji. (Doy)
