Dicoret dari Penerima Bantuan Karena Berasal dari PDIP?

MESUJI — Salah satu warga mengurut dada karena namanya dicoret sebagai penerima bantuan Program Bantuan Perumahan Layak Huni (Baperlahu).

Sebabnya agak tidak masuk akal dan nyeleneh. Ia diduga dicoret lantaran menjawab berasal dari “PDIP”.

Kader PDIP itu bertambah kecewa karena Kepala Desanya juga tidak bisa berbuat banyak. Karena kecewa, akhirnya dia berharap pada petinggi partai dan Presiden RI membela dan mengingatkan Bupati untuk bersikap adil.

Dewa Gede Suatnye (34), dikenal sebagai Ketua Ranting PDIP Desa Gedung Ram, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji.Namanya dicoret dari penerima Baperlahu. Alasannya, karena menjawab dari PDIP dan menjadi Pengurus Ranting. Kejadian ini terjadi saat verifikasi faktual calon penerima Baperlahu dinas Perumahan dan Permukiman di Taman Kehati, Kecamatan Tanjung Raya oleh Bupati Mesuji dan didamping Ketua DPRD Mesuji, Fuad Amrullah, SE, Jumat (1/6) kemarin.

“Bupati tanya “dari partai apa”. Saya bingung, bedah rumah ditanya partai. Saya percaya diri jawab PDIP, kemudian Bupati bilang “sudah ini gak bisa” dan langsung coret nama saya. Pokoknya semua yang ditanya Bupati dan mengaku dari PDIP dicoret semua dan gagal dapat bantuan,” ungkapnya kepada SKH BE1Lampung, Minggu (3/6).

Kemudian bagaimana? Saya tanya Lurah, kenapa partai yang ditanya, bukan material dan kesiapannya? “Lurah jawab seolah menyalahkan saya,. “Iya mas, kenapa juga sampean jawab gitu, nanti akan saya perjuangkan,” katanya.

Ketua Ranting PDIP Desa Gedung Ram Ini meminta petinggi PDIP dan Presiden Joko Widodo membelanya dan segera mengingatkan Bupati.

“Saya kecewa, tapi bisa apa. Saya berharap petinggi partai dan Fraksi PDIP memperjuangkan nasib kami. Saya berharap keadilan, dan memohon pada Presiden Jokowi agar mengingatkan Bupati untuk berlaku adil tanpa memandang partai,” pungkasnya.

Sementara, Andre Al Rendra, Kepala Bidang Perumahan Dinas Permukiman membantah hal tersebut. Menurutnya, yang memilih saat Pilkada otomatis diutamakan, dan verifikasi penerima Baperlahu tidak memandang partai apapun.

“Saat Pilkada, yang memilih itu artinya memilih programnya. Jika tidak memilih artinya tidak memilih program itu, yang memilih otomatis diutamakan, tapi bukan berarti yang tidak memilih tidak dibantu”, ucapnya kepada SKH BE1Lampung.

“Jika persyaratan sudah cukup, ya tidak dicoret, intinya tidak memandang partai apapun, yang datang verifikasi faktual juga belum tentu lulus,” tambahnya.

Andre mengaku tidak mengetahui secara detail setiap kejadian saat verifikasi. “Sulit memonitor semuanya, karena banyak dan penerima langsung tatap muka dengan Bupati. Jadi tidak semua kita tahu”, pungkasnya. (Tim/Red)