LAMPUNG SELATAN – �Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (LPBJ) Sekretariat Bupati Lampung Selatan (Lamsel), dicecar kritikan dari Komisi III DPRD setempat.

Utamanya, mengenai isu hacker yang menyerang LPSE sejak beberapa bulan lalu.� Kritikan tersebut dilontarkan pada saat pembahasan Rancangan APBD 2020 tingkat komisi di ruang Komisi III DPRD Lamsel, siang tadi (19/11).

Anggota Komisi III, Jenggis Khan Haikal menegaskan, pihaknya membutuhkan penjelasan secara mendetile penyebab terjadinya kegagalan dalam menggelar lelang proyek.

“Ada apa ini sebenarnya?, kita sempat bertanya kepada OPD (Organisasi Perangkat daerah, red) mereka mengatakan sudah menyerahkan semua berkas kepada ULP. Kemudian semua kewenangan dalam lelang berada di ULP,” ketusnya seraya meminta penegasan dari Bagian LPBJ.

Lebih lagi, ia mengatakan, insiden kegagalan dalam proses lelang ini sudah terjadi sejak tahun 2018 lalu. Kemudian, ini kebali terjadi pada tahun 2019.

“Jangan sampai, persoalan ini menjadi pemahaman masyarakat bahwa adanya permainan-permainan yang memang sengaja dilakukan,” imbuh Jenggis.

Sementara, Kepala Bagian LPBJ Setdakab Lamsel, Tirta Syaputra menjelaskan, bahwa ada indikasi persaingan tidak sehat dalam proses lelang. Sehingga, mengakibatkan sejumlah tawaran yang dilayangkan pihak rekanan hilang.

“Contohnya, ada kegiatan yang di upload kemudian masuk 10 tawaran. Secara tiba-tiba 8 rawaran yang sudah dilayangkan hilang, tinggal 2 tawaran yang tersisa. Kami dapat mengetahui hal itu setelah adanya laporan yang masuk bahwa ada tawaran yang hilang,” terang Tirta kepada sejumlah anggota dewan.

Tirta juga menjelaskan, sejauh ini terdapat sejumlah proyek yang gagal di lelang. Diantaranya, proyek Dinas Pendidikan sekitar 8 paket dan Dinas Kesehatan sebanyak 12 paket kegiatan.

“Kasus ini sudah ditindaklanjuti oleh LKPP dan Polda Lampung. Semua pihak juga sudah diperiksa. Makanya, saya juga minta tolong dengan penyidik, siapa yang bermain. Kalaupun anak buah saya, kasih tau saya !,” tegas Tirta.

Dua aggota DPRD Komisi III lainnya, Lukman dan Deden Alindo juga menekankan, langkah kedepan yang direncanakan Bagian LPBJ untuk mengantisipasi adanya tindakan hacker dalam proses lelang.

“Langkah apa yang direncanakan pihak ULP agar dapat mengantisipasi kejadian serupa di tahun depan?” tanya mereka.

Tirta mengungkapkan, paska proses lelang selesai, pada Desember 2019 ini pihaknya meminta agar dilakukan proteksi maintenance oleh LKPP pusat. Agar, proses lelang sama seperti di Provinsi Lampung.

“Selain itu, kami juga berencana akan merekrut tenaga ahli di bidang IT, PNS ataupun Non PNS agar dapat menjadi pendukung kemaksmilan proses lelang. Khususnya di LPSE, dengan anggaran 7 juta perbulan perorang,” tutupnya. (Doy)