Respon Dumas “Raja Besi Tua” H. Nuryadin, Irwasda Polda Lampung Dikabarkan Periksa Penyidik Polresta Bandarlampung

BANDARLAMPUNG – Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) Polda Lampung dikabarkan telah melakukan klarifikasi/pemeriksaan terhadap penyidik Polresta Bandarlampung. Langkah ini ditempuh guna menindaklanjuti surat pengaduan masyarakat (Dumas) yang disampaikan pengusaha Raja Besi Tua, H. Nuryadin, S.H., melalui Penasehat Hukum (PH)-nya  Getri Antito, S.E.,S.H., M.H. Yakni perihal permohonan perlindungan hukum atas dilaporkannya H. Nuryadin, S.H., sesuai Laporan Polisi Nomor LP/B/1289/IX/2023/SPKT/Polresta Bandarlampung tanggal 7 September 2023.

Pemeriksaan tersebut, informasinya dilakukan selama dua hari. Yakni pada hari Rabu, 21 Januari 2026 sampai Kamis, 22 Januari 2026.

Dalam Surat Perintah Nomor Sprint/12/I/HUK.6.6/Itwasda tertanggal 20 Januari 2026 yang di tandatangani oleh Itwasda Polda Lampung, Kombes. Yudi Hermawan, S.H., S.I.K., M.H., terdapat beberapa nama yang mendapat perintah untuk melaksanakan klarifikasi tersebut.

Mereka adalah Kombes Yudi Hermawan, S.H., S.I.K.,M.H., selaku penanggung jawab.

Kemudian Kombes Rahmat Tri Haryadi, S.I.K., M.H., dan Kompol Sahril Paison, S.H., M.H., selaku Ketua dan Wakil Ketua Tim Klarifikasi Dumas Lawyer Getri Antito bertindak untuk saudara H. Nuryadin.

Sementara anggota tim yakni, Iptu Nurman, S.H., Iptu Apriyanto Batubara, S.H., M.H., Ipda Fredy Saputra, S.H.,M.H., Bripka Andhika Tama Putra, dan Susanto.

Dikonfirmasi, Penasehat Hukum H. Nuryadin, Firman Simatupang, S.H., M.H., mengaku tidak mengetahui adanya pemeriksaan Itwasda Polda Lampung ini.

“Saya gak dilibatkan lagi sebagai PH. Ganti PH dari Jakarta,” ujar Firman Simatupang, Rabu, 4 Februari 2026.

Seperti diketahui di perkara ini Penyidik Poltabes Bandarlampung telah melimpahkan berkas tersangka. Kepastian pelimpahan berkas tersangka H. Nuryadin ini diketahui berdasarkan surat yang disampaikan polisi ke Penasehat Hukum (PH) Ujang Tommy, S.H. M.H. Surat bernomor B/1260.h/I/2026/Reskrim tanggal 8 Januari 2026 yang ditandatangani Kasat Reskrim Poltabes Bandarlampung, Komisaris Polisi Faria Arista, S.I.Kom, S.Ik itu, berisi tentang Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan.

Didalam surat itu dijelaskan, jika polisi kini telah melakukan pelimpahan Tahap I berkas tersangka H. Nuryadin ke Kejari Bandarlampung untuk dilakukan penelitian oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Yakni dalam perkara keterangan/sumpah palsu Pasal 242 KUHP dan Kejahatan Menista pasal 311 KUHP.

Surat ini ditembuskan juga kepada Kapolresta Bandarlampung, Kasi Propam Polresta Bandarlampung dan Pengawas Penyidikan.

Dalam kasus ini sendiri, H. Nuryadin sempat melakukan gugatan permohonan prapradilan. Namun Kamis, 18 Desember 2025, hakim tunggal PN Tanjungkarang, Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H., berketetapan menolak gugatan praperadilan yang diajukan Pemohon H. Nuryadin S.H., terhadap Termohon Kapolres Kota Bandarlampung Cq Kasat Reskrim Polresta Bandarlampung.

Dengan demikian, adanya penyidikan dan penetapan tersangka terhadap H. Nuryadin dalam kasus memberikan keterangan palsu diatas sumpah dengan tuduhan telah melakukan tindak pidana penipuan/penggelapan terhadap H. Darussalam, S.H., sebagaimana yang dilaporkan PH Ujang Tommy, S.H., M.H, oleh penyidik Polresta Bandarlampung dinyatakan telah sah berdasarkan prosedur hukum.

Pemohon H. Nuryadin dalam mengajukan gugatan prapradilan dengan klasifikasi gugatan perkara tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka. Dipermohonannya, H. Nuryadin meminta hakim tunggal PN Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/73/lll/2025/Reskrim, tanggal 08 Maret 2025, dan Surat Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/100/VI/2025/Reskrim tanggal 16 Juni 2025 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: Sp.Sidik/73.b/VII/2025/Reskrim tanggal 25 Juli 2025, Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: Sp.Sidik/73.e/XI/2025/Reskrim tanggal 14 November 2025 adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum. Karenanya Penetapan/Surat Perintah Penyidikan a-quo tidak mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat dan dinyatakan batal demi hukum dan segala akibat yang ditimbulkan.

Lalu, menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum. Karenanya Penetapan Tersangka a-quo tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan dinyatakan batal demi hukum serta segala akibat yang ditimbulkan.

Kemudian, menyatakan segala jenis alat bukti yang digunakan oleh Penyidik dalam perkara ini berdasarkan Nomor; Sp.Sidik/73/lll/2025/Reskrim, tanggal 08 Maret 2025, dan Surat Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/100/VI/2025/Reskrim tanggal 16 Juni 2025 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: Sp.Sidik/73.e/XI/2025/Reskrim tanggal 14 November 2025 Batal demi Hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

Serta menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan mudah dan tanpa syarat dan memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidik (SP3) atas Laporan Polisi Nomor: LP/B/ 1289/IX/2023/SPKT/Polresta Bandarlampung/ POLDA LAMPUNG Resta Balam tertanggal 07 September 2023 di Kepolisian Resort Kota Bandarlampung dengan pelapor Ujang Tommy,S.H., M.H., (untuk dan atas nama H. Darussalam, SH).(red)