BANDAR LAMPUNG – Kondisi politik nasional hari ini memperlihatkan wajah yang semakin buram. Legislatif yang seharusnya menjadi rumah aspirasi rakyat justru berubah menjadi panggung pertunjukan yang mempermalukan demokrasi.
Baru-baru ini publik dikejutkan dengan pernyataan Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, yang menyebut biaya ngekos sebesar tiga juta rupiah per bulan kemudian dengan enteng mengalikannya dengan 26 hari. Menurut BEM, pernyataan itu bukan sekadar salah hitung yang dapat dianggap sepele, melainkan cermin dari rendahnya kualitas intelektual seorang wakil rakyat yang memegang jabatan strategis.
Di tengah kondisi rakyat yang berjuang keras menghadapi harga-harga kebutuhan pokok yang terus meroket, pernyataan tersebut menyakitkan, melecehkan akal sehat, sekaligus menunjukkan betapa terputusnya elit politik dari realitas kehidupan sehari-hari masyarakat.
Kebodohan politik seperti ini tidak bisa dibiarkan. Adies Kadir telah mempermalukan institusi DPR RI, memperlihatkan bahwa lembaga perwakilan rakyat kian jauh dari kapasitas dan integritas yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan representasi rakyat.
Atas dasar itu, BEM Universitas Lampung menuntut Adies Kadir untuk segera mundur dari jabatannya sebagai anggota DPR RI. Sebab hanya dengan langkah itu, setidaknya ada bentuk tanggung jawab moral dan politik terhadap kesalahan fatal yang dilakukannya.
Namun, kegagalan demokrasi tidak berhenti di legislatif. Eksekutif pun sama bermasalah. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, adalah contoh nyata dari pejabat yang menempatkan kepentingan modal di atas kepentingan rakyat. Dengan dalih menarik investasi, Bahlil justru membuka jalan lebar bagi praktik eksploitasi sumber daya alam yang mengabaikan aspek keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan hak-hak masyarakat adat maupun lokal. Kebijakan yang dilahirkannya lebih sering memperkuat cengkeraman oligarki tambang dibanding memperjuangkan kedaulatan energi nasional.
Di tengah krisis energi, kerusakan lingkungan yang masif, serta konflik agraria yang menelan korban di banyak daerah, sosok Bahlil hadir bukan sebagai solusi, melainkan bagian dari masalah. Kedatangannya ke Provinsi Lampung bukan sesuatu yang patut dirayakan, melainkan harus ditolak secara tegas. Lampung tidak boleh dijadikan arena pencitraan pejabat pusat yang rekam jejaknya penuh dengan kebijakan eksploitatif. Lampung adalah ruang hidup rakyat, tanah petani, nelayan, buruh, dan mahasiswa, bukan lahan kosong untuk dijadikan eksperimen kebijakan kapitalistik.
Karena itu, kami menuntut Bahlil Lahadalia untuk segera mundur dari jabatannya sebagai Menteri ESDM. Jabatan publik bukanlah hak istimewa, melainkan mandat rakyat yang harus dijalankan dengan keberpihakan penuh kepada rakyat. Ketika mandat itu dikhianati, maka yang bersangkutan tidak lagi layak menduduki kursi kekuasaan.
Situasi ini memperlihatkan bahwa demokrasi di Indonesia sedang berada di bawah ancaman serius: wakil rakyat yang bodoh dalam ucapan dan menteri yang abai dalam kebijakan. Keduanya memperlihatkan bahwa lembaga negara telah dikuasai oleh elit yang lebih sibuk melayani kepentingan oligarki ketimbang memenuhi amanat konstitusi.
“BEM Universitas Lampung berdiri tegas menolak politik kebodohan dan kebijakan eksploitatif. Kami menolak Adies Kadir yang mempermalukan DPR RI, kami menolak Bahlil Lahadalia yang mengkhianati rakyat melalui kebijakan energi dan tambangnya. Kami menolak setiap upaya menjadikan Lampung sebagai panggung politik murahan dan laboratorium kapitalistik,” kata Ketua BEM Unila, Ammar Fauzan.
Mahasiswa tidak boleh diam. Diam berarti mengamini kebodohan dan pengkhianatan. Diam berarti mengubur cita-cita reformasi yang diperjuangkan dengan darah dan air mata. Kami akan terus bersuara lantang, berdiri di barisan rakyat, dan menegaskan bahwa kekuasaan tanpa keberpihakan pada rakyat hanyalah bentuk lain dari kezaliman.
Maka dengan ini, kami mendesak:
* Adies Kadir segera mundur dari jabatannya sebagai anggota DPR RI.
* Bahlil Lahadalia segera meletakkan jabatannya sebagai Menteri ESDM.
Indonesia membutuhkan pemimpin yang berkapasitas, berintegritas, dan berpihak pada rakyat, bukan wakil rakyat yang mempermalukan demokrasi dengan pernyataan bodoh, atau menteri yang menjerumuskan bangsa ke dalam cengkeraman oligarki. (rl)
