METRO – Ketua DPRD Anna Morinda mendukung penuh institusi terkait mengusut tuntas dugaan money politik Pilgub Lampung 2018. Pihaknya berjanji akan mengawal jalannya penegakan hukum terpadu hingga tingkat yang lebih tinggi.

Hal tersebut disampaikan Anna saat menerima peserta aksi massa yang menuntut Gubernur terpilih Arinal Nunik tidak dilantik, Kamis (12/7).

Anna menilai gejolak penolakan masyarakat tersebut bukan lantaran Arinal Djunaidi dan Chusnunia Chalim terpilih atas perolehan suara terbanyak dalam Pilgub Lampung, namun atas dugaan adanya kecurangan politik uang.

“Ini bukan sekedar siapa gubernur terpilih, tapi kebijakan ke depan bagaimana kita mau memasukan aliran listrik, bagaimana kita mau mengembangkan tol, bagaimana nawacita presiden bisa dilakukan kalau pemimpinnya adalah korporasi. Kami DPRD Kota Metro mendukung sikap bapak dan ibu ini 100 persen, sepanjang ini real, sepanjang bapak dan ibu bisa menjaga bahwa ini murni dari hati bukan karena dipaksa orang,” ucap Anna kepada peserta aksi di kantor DPRD Kota Setempat.

Di hadapan pengunjuk rasa, Ketua DPRD juga menyampaikan apresiasinya kepada masyarakat yang peduli terhadap demokrasi jujur.

“Kami sangat berterimakasih karena masih ada rakyat Lampung yang peduli dengan demokrasi di provinsj ini. Kami sepakat bahwa ini harus di kawal. Ini semua demi provinsi Lampung ke depan. Bukan sekedar siapa pemimpin, tapi ini mengenai kebijakan di Lampung ke depan, karena masih banyak kabupaten daerah di lampung ini yang kurang listrik, yang perlu sutet, perlu instalasi. Ini tentang daerah yang belum teraliri listrik karena instalasinya tidak bisa ditanam karena jalur listriknya harus melalui lahan tebunya SGC. Kami menyatakan sikap akan mengawal ini,” tandasnya.

Selain Ketua DPRD, keprihatinan juga disampaikan beberapa Wakil Rakyat di Gedung DPRD yang meminta dugaan money politik yang dilakukan kelompok tertentu segera di usut, salah satunya Zas Dianur Wahid.

Anggota Komisi III DPRD ini meminta lapisan masyarakat Bumi Sai Wawai dapat mengawal tuntutan tersebut hingga ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Apa yang menjadi keprihatinan kita bersama sebetulnya sama, berkaitan dengan proses Pilgub yang sudah kita, baik berupa mekanisme dan sebagainya. Apa yang menjadi aspirasi dan tuntutan akan kita kami tampung, tapi yang berkenaan dengan proses hukum mari sama-sama kita kawal seperti apa prosesnya kedepan,” ucapnya.

Selanjutnya, keprihatinan juga disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kota Metro Hendri Susanto. Ia menilai, pola pikir masyarakat telah tergadai dengan berkuasanya Korporasi di Bumi Lampung.

“Sama dengan bapak ibu sekalian, kita merasa prihatin sekali dengan kondisi Lampung saat ini, bagaimana pola pikir masyarakat yang bisa tergadaikan oleh hal-hal yang menurut saya tidak rasional, kita memilih pemimpin yang bukan berdasarkan hati nurani kita, tapi berdasarkan berapa yang akan diberikan. Ini sudah open secret, semua masyarakat sudah tau, seharusnya ini sudah di cegah dari awal bagaimana kita punya penyelenggara pemilu, punya panwaslu, punya panwascam, sampai tingkat kelurahan. Kita juga punya sentra gakumdu, tapi ini tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Ayo sama2 kit kawal bagaimana proses nya ini kedepan,” pungkasnya. (Arby)