Mantan Ketua Bawaslu RI Nilai Politik Uang Cagub Arinal TSM 

BANDAR LAMPUNG – Saksi Ahli sidang dugaan money politic (politik uang) di Kantor Sentra Gakkumdu menegaskan, tidak ada alasan penyelenggara untuk tidak membatalkan pasangan calon (paslon) Arinal Djunaidi – Chusnunia Chalim (Arinal-Nunik).

Hal tersebut dikarenakan, politik uang yang dilakukan pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih pada Pilgub Lampung 27 Juni 2018 lalu sudah memenuhi unsur terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Mantan Ketua Bawaslu RI, Bambang Eka Cahya Widodo, yang menjadi saksi ahli di sidang Sentra Gakkumdu, Kamis (12/7), dengan tegas menyatakan politik uang yang dilakukan pasangan cagub-cawagub Lampung Arinal-Nunik memenuhi unsur TSM.

Ketua Bawaslu RI periode 2008-2012 itu menyatakan makna politik uang TSM itu memiliki pengaruh siginifikan terhadap perolehan suara paslon Arinal-Nunik di Pilgub Lampung 2018.

“Biasanya yang terjadi politik uang selalu memperhatikan suara yang signifikan. Jadi terkait terstruktur, Bambang menyatakan semua orang yang terlibat dalam kegiatan politik uang merupakan bagian dari struktur. Tim kampanye bukanlah orang yang bodoh sehingga menggunakan orang-orang yang terdaftar dalam tim kampanye. Bisa menggunakan orang-orang biasa, relawan atau apa pun namanya. Tapi itu sudah menunjukkan politik uang itu terjadi secara terstruktur,” jelas Bambang.

Bambang juga menyebutkan kalau terstruktur itu tidak harus selalu mengacu kepada penggunaan aparatur pemerintahan. Terkait penggunaan kepala desa yang melakukan politik uang, Bambang menjelaskan bahwa itu juga melanggar ketentuan pidana Pemilu.

Sidang yang berlangsung mulai pukul 09.30 WIB lebih dari dua jam dan dijaga ketat aparat kepolisian. Sidang dipimpin Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah didampingi Iskardo P. Panggar dan Adek Asyari.

Selain Bambang, sidang hari ini juga mendengarkan kesaksian ahli yakni mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Maruarar Siahaan, Ahli Hukum Tata Negara Margarito Kamis, dan mantan anggota Bawaslu yang menangani perkara politik uang TSM, Nelson Simanjuntak.

Sidang sempat diwarnai perdebatan karena kuasa hukum dari paslon Arinal-Nunik terkesan merendahkan pengajar Ilmu Politik di Fisip Universitas Muhammadiyah Jogjakarta itu.

“Berarti saudara ahli bukan ahli hukum. Jadi keahlian saudara apa?” tanya salah satu kuasa hokum Paslon Arinal-Nunik.

Bambang menjawab bahwa keahlian dirinya adalah Pemilu. Namun jawaban Bambang itu kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan terkait signifikansi. Namun jawaban Bambang tetap saja disanggah oleh penasehat hokum paslon Arinal-Nunik, sehingga mendapat protes dari kuasa hukum paslon nomor urut 1 Ridho Ficardo-Bachtiar Basri dan kuasa hukum paslon nomor urut 2 Herman HN-Sutono.

Namun akhirnya perdebatan itu berakhir dan pada pukul 12.30, Fatikhatul Khoiriyah menutup sidang.(net)