PESAWARAN – Bupati terpilih meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit APBD Perubahan Kabupaten Pesawaran tahun 2024 secara detail dan akurat.
Pasalnya, ada dugaan adanya penyelewengan anggaran untuk digunakan dalam pilkada Pesawaran.
Dugaan penyelewengan anggaran ini diduga untuk membantu memuluskan Nanda Indira sebagai istrinya Bupati Dendi Ramadhona yang maju dalam pilkada tahun ini.
“APBD Perubahan Pesawaran terindikasi penyelewengan anggaran untuk digunakan pilkada. Untuk itu BPK bisa mengaudit pelaksanaan APBD Perubahan ini,” tegas Aries Sandi
Aries Sandi mengharapkan agar BPK mengaudit APBD Perubahan ini. Sehingga, APBD Perubahan dapat berjalan sesuai peruntukannya, yakni untuk masyarakat Pesawaran, bukan untuk kepentingan pribadi.
Sampai berita ini diturunkan Pemkab Pesawaran belum menjawab tudingan Aries ini. Sekda Pesawaran tidak berada di ruangannya saat dikonfirmasi media
Sebelumnya diberitakan, Cakada Pesawaran Aries Sandi menyorot dua hal krusial di pemerintahan Bupati Dendi Romadhona. Yakni mengenai tunggakan Siltap Aparatur Desa dan hutang Pemkab puluhan miloar kepada Bank BJB.
Aries Sandi Darma Putra yang menang hitungan suara dan tinggal menunggu waktu pelantikan, mengatakan, persoalan siltap yang tertunggak telah mengganggu kinerja dan kesejahteraan aparatur desa yang menjadi garda terdepan dalam melayani masyarakat.
Ia menekankan hak-hak para aparatur desa harus menjadi prioritas dan segera diselesaikan sebelum masa transisi kepemimpinan berlangsung.
�Siltap aparatur desa sudah dianggarkan dan wajib untuk dibayarkan. Untuk itu saya berharap Bupati Dendi dapat menyelesaikan permasalahan ini sebelum masa jabatan beliau berakhir,� ujar Aries Sandi pada Kamis 5 Desember 2024.
Mantan orang nomor satu di Pesawaran ini juga mempertanyakan kemana gaji dua bulan aparatur desa tahun 2021 yang tak dibayarkan. Jika dihitung tunggakannya mencapai sekitar Rp11 miliar.
Untuk ia meminta kepada Dendi Ramadhona untuk memberikan penjelasan dan solusi agar persoalan ini tidak berlarut-larut, karena transparansi dalam pengelolaan anggaran Pemerintah Daerah sangatlah penting.
�Gaji aparatur desa tahun 2021 sudah dianggarkan selama 12 bulan setiap tahunnya tapi yang dibayar hanya 10 bulan. Lalu kemana dan digunakan untuk apa anggaran 2 bulan siltap tersebut? tolong dijelaskan� ujarnya.
Selain itu, Aries Sandi juga menyoroti hutang Pemkab Pesawaran kepada Bank BJB sebesar Rp80 miliar dengan bunga sekitar 9.20 persen dinilai telah membebani keuangan Pemkab Pesawaran. Untuk itu dirinya meminta kepada Dendi Ramadhona untuk menyelesaikan pembayaran hutang tersebut sehingga tidak menjadi beban bagi Pemerintahan yang akan datang.
�Saya juga meminta agar hutang Pemkab kepada Bank BJB sebesar Rp80 miliar lunas ditahun 2024 ini sesuai dengan target,� pungkasnya (tim)
