JAKARTA – Meski dinilai rawan jadi ladang korupsi, Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri (MRPTN) menolak wacana penghapusan penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri di Perguruan Tinggi Negeri (PTN)

Ketua Majelis MRPTNI Jamal Wiwoho mengatakan, penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri telah berlangsung selama lebih dari 10 tahun berjalan baik dan tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

“Seleksi mandiri tetap harus dipertahankan,” kata Jamal dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (5/9).

Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) itu memberikan tiga catatan evaluasi untuk memperbaiki tahapan dan proses seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri. Ia tak ingin proses seleksi berbau Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Pertama, kata Jamal, transparansi dan akuntabilitas pada seleksi jalur mandiri yang harus terus diterapkan. Kedua, penerimaan mahasiswa baru lewat jalur mandiri harus berbasis pada seleksi akademik.

“Hal ini dikarenakan basis penerimaan siswa baru itu adalah akademik dan tidak boleh dengan tujuan komersial atau disalahgunakan untuk memperkaya diri sendiri, kelompok atau golongan,” ujar Jamal.

Ketiga, lanjut Jamal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) beserta jajarannya melakukan pengawasan secara terus menerus terhadap penerimaan mahasiswa baru melalui jalur seleksi mandiri.

Jamal mengklaim kasus dugaan suap terkait penerimaan mahasiswa baru yang menjerat Rektor Universtias Lampung Karomani bukan kasus yang sistemik, tetapi kesalahan personal.

“Proses OTT ini bukan peristiwa yang sistemik dalam hal kebijakan rektor, tetapi ini adalah kesalahan personal atau pribadi yang dilakukan oleh oknum tersebut,” ujarnya.

“Artinya, ketika kasus korupsi mencuat dilakukan oleh seorang rektor, maka tidak harus kebijakan penerimaan mahasiswa baru lewat jalur mandiri di seluruh PTN dihapus,” kata Jamal menambahkan.

Sementaea Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi  Nizam mengatakan seleksi mandiri diiringi praktik suap yang terjadi di Unila tidak bisa disamakan dengan kampus lain.

“Kasus Unila adalah penyalahgunaan atau penyelewengan oleh oknum. Mohon jangan digeneralisir,” kata Nizam. (cnn)