BELUM Lama ini ada pemberitaan tentang pengusaha Lampung. Namanya Alex Koyu. Isinya membantah jika dirinya telah menemani bakal calon gubernur (Bacagub) Golkar Lampung Hanan A. Rozak dan Wasekjen DPP PAN Irfan Nuranda Djafar bertemu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhs), sebagaimana dilansir lampung.rilis.id, 3 Mei 2024.
Dia mengklaim pertemuan dengan Hanan di kediaman Zulhas hanya kebetulan. Dan hanya membicarakan bisnis dengan Zulhas yang juga Menteri Perdagangan (Mendag).
Koyu membantah pertemuan itu ada kaitannya dengan politik. Apalagi berkaitan dengan bos Sugar Group Companies (SGC) Purwanti Lee, yang akrab disapa Nyonya Lee.
“Saya tidak kerja dengan Bu Lee, kami orang usaha. Saya tidak pernah dapat kartu anggota dengan Bu Lee. Dan bukan bos Sugar Group. Kenal iya, tapi sebatas hubungan bisnis,” demikian isi bantahannya.
Sebenarnya secara normatif tidak salahjuga, andai pertemuan sang Tai-pan Koyu dengan Hanan-Irfan plus Zulhas ada kaitannya dengan politik. Apalagi ini memang tahun politik. Akan ada Pilkada serentak termasuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung, 27 November 2024 mendatang.
Sang Tai-pan Koyu tentunya memiliki hak atau pilihan politik mendukung siapa saja. Bisa Hanan, bisa Arinal Djunaidi, bisa Rahmat Mirzani Djausal, bisa Umar Ahmad, bisa M. Alzier Dianis Thabranie, bisa juga SAYA (he..he..he). Atau nama-nama lain yang santer disebut akan ikut Pilgub Lampung.
Tidak ada, siapapun yang bisa mempengaruhinya. Apalagi memaksanya. Termasuk aparat sekalipun.
Sekali lagi tidak ada yang salah dengan pilihan politik Koyu. Karenanya tak perlu ada sikap yang berkonotasi atau bercitra negatif terkait arah dukungannya.
Meski demikian, sikap kritis tentu harus tetap kita kedepankan. Terutama untuk meminta mengumumkan secara terbuka terkait bantuan atau dana yang diberikan kepada para kandidat, seandainya yang bersangkutan memang memutuskan mendukung atau memback�up calon tertentu. Bantuan atau dana yang yang sesuai ketentuan, sebagaimana diperbolehkan undang-undang.
Jika tidak, maka peran KPU dan Bawaslu sangatlah diharapkan melakukan pengawasan. Agar tercipta Pilkada yang Jujur dan Adil. Selain itu, peran kita (baca rakyat) sebagai pemilih sangatlah penting. Berani berkomitmen bersama-sama �tolak politik uang�.
Andai ini dilakukan, seberapapun besar dana yang digelontorkan untuk mempengaruhi pilihan, tidak akan berguna. Pada nantinya kita tetap memilih Calon Gubernur (Cagub) Lampung yang dekat dan bisa mensejahterahkan masyarakat.
Sosok cagub yang memiliki track record dan rekam jejak yang baik. Dan diyakini akan mumpuni serta layak memimpin Lampung lima tahun kedepan. Tanpa dilabeli Politik Uang atau Back�up Perusahaan Besar. Wassalam. (bukhori muzzammil)
