Panitia Khusus (Pansus) DPRD Lampung terkait adanya Politik Uang Pilgub Lampung tidak lama lagi akan menggelar rapat internal. Tujuannya guna menentukan rekomendasi yang akan disampaikan ke pimpinan dewan untuk diparipurnakan.
Tentunya kita (baca rakyat Lampung) ingin hasil rekomendasi yang ditetapkan bukan merupakan buah dari “rundingan”. Namun justru merupakan fakta dan kenyataan yang dengan berani diungkapkan. Yakni dengan menyuarakan kebenaran tentang adanya praktek kotor yang melanggar norma dan etika dalam pelaksanaan Pilgub Lampung beberapa waktu lalu. Seperti adanya praktek politik uang dan keterlibatan korporasi atau perusahaan besar.
Mengapa ? Karena saya sepakat dengan apa yang disampaikan Rachmad Husen, Kondinator Jaringan Kerakyatan Lampung (JKL). Dimana kita semua harus berani membela dan memilih calon pemimpin jujur, bermartabat, dan bermanfaat, punya wawasan keilmuan dan pengalaman. Bukan sekedar memiliki pemimpin yang banyak uang lantaran dibackup pengusaha yang serakah melahap hasil bumi, mengorbankan rakyat, dan menipu peraturan.
Karenanya kita berharap rekomendasi Pansus nantinya benar-benar menggambarkan aspirasi masyarakat Lampung. Yang ingin pemimpinnya merupakan pribadi yang tangguh dalam memperjuangkan kepentingan rakyatnya. Daripada mengedepankan atau membela kepentingan kelompoknya atau pemodalnya. Rakyat Lampung tidak ingin pemimpinnya sebagai pemimpin boneka. (wassalam)
