AJAKAN Ketua Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar Lampung, M. Alzier Dianis Thabranie agar semua pihak bersama-sama mengkritisi momen Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 di Lampung, agaknya harus menjadi perhatian kita semua. Terutama mengenai Laporan Harta Kekayaan para pasangan calon (paslon). Termasuk meneliti dan mengkaji pajak yang mereka bayarkan kekas negara.
Tentu saja, apa yang disampaikan Alzier ini sangat penting. Sebab jangan sampai masyarakat Lampung salah dalam memilih pemimpin. Misalnya pemimpin yang suka �mengempelang� pajak.
Jika pajak saja yang notabene merupakan kewajiban terhadap negara yang memiliki implikasi hukum jika tidak ditaati saja berani �diakali�, apalagi jika nantinya terpilih sebagai pemimpin Lampung. Bisa habis dana APBD atau APBN yang disikati. Yang ujung-ujung membuat Provinsi Lampung ini bisa menjadi terpuruk. Ini lantaran uang yang harusnya untuk pembangunan, tapi malah habis dijadikan bahan bancaan korupsi.
Karenanya tahap awal, sudah semestinya penyelenggara pilkada seperti KPU dan Bawaslu dapat menunjukan �taringnya�. Misalnya memeriksa benar paslon yang mengikuti tax amnesti. Apakah sudah benar pembayaran pajaknya. Bila KPU-Bawaslu tidak paham, tanya kepetugas pajak. Jangan malah terkesan pura-pura dan main mata dengan paslon. KPU-Bawaslu harus berani membuka kepublik biar bisa transparan semua dan tidak menimbulkan tandatanya di masyarakat.
Bila ini semua dilakukan, insya allah pemimpin yang bersih yang kita semua cita-citakan akan hadir di bumi Lampung. Yang insya allah bisa membawa kemajuan dan kemakmuran bagi kita semua.
Tapi begitu juga sebaliknya. Jika KPU dan Bawaslu terkesan tutup mata dan main aman, tidak berani memeriksa dan meneliti kekayaan paslon, bisa jadi pemimpin yang kita cita-citakan akan terus menjadi mimpi yang jauh dari kenyataan. Semoga jangan.(wassalam)
