Zainudin Hasan Kaget, KPK Bongkar Catatan Keuangan Istri

BANDAR LAMPUNG –  Sidang lanjutan terdakwa Gilang Ramadhan atas kasus suap fee proyek Dinas PUPR Lampung Selatan di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, Rabu (31/10/18) berlangsung panas.

Pada sidang itu, Jaksa KPK bahkan membongkar keuangan rumah tangga Bupati Lampung Selatan nonaktif Zainudin Hasan. Bahkan, nama isterinya disebut-sebut oleh Jaksa KPK Taufiq Ibunugroho.

Hal itu dilakukan Jaksa karena Zainudin Hasan awalnya membantah disebut memberikan uang kepada Wakil Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto.

“Yakin? Tahu jika Jasmin, istri Anda, pernah mencatat pengeluaran?” ujar JPU.

“Istri saya sama sekali tidak tahu. Dia hanya ibu rumah tangga,” jawab Zainudin yang kaget dan nyaris berdiri dari kursinya.

Jaksa langsung membuka layar proyektor dan membeberkan keuangan Zainudin Hasan, mulai dari pemasukan sampai pengeluaran.

“Ini dokumen yang dicatat oleh istri Bapak,” kata jaksa.

Dalam daftar itu tercantum ada aliran dana untuk Nanang sebesar Rp 50 juta pada 18 September 2017.

“Lho, ini itu dapat dari mana? Gak bisa itu. Istri saya gak membuat itu,” ucap Zainudin.

Namun, kuasa hukum Gilang Ramadhan, Luhut Simanjuntak, langsung memotong dialog tersebut karena dinilai sudah tidak sesuai dengan fokus persidangan.

“Yang Mulia, ini sudah berlebihan. Keluar rel. kami ingin fokus,” ujar Luhut.

Ketua majelis hakim Mien Trisnawaty pun meminta jaksa untuk kembali fokus ke persoalan yang terkait dengan kasus Gilang.

Bupati Lampung Selatan nonaktif Zainudin Hasan mengaku terjebak dalam pola pemerintahan sebelumnya.

Pengakuan tersebut terucap dalam persidangan lanjutan Gilang Ramadhan, direktur PT Prabu Sungai Andalas, di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, Rabu, 31 Oktober 2018.

“Kami terjebak pada pola yang lama,” ungkap Zainudin.

Jaksa KPK Wawan Yunarwanto bertanya, apakah Zainudin menerima komitmen fee proyek setelah melantik Anjas Asmara menjadi kepala Dinas PUPR Lampung Selatan.

Zainudin mengaku tidak ada. “Gak ada itu pak,” tegasnya.

Zainudin menyebutkan, masalah fee proyek merupakan sistem lama di pemerintahan yang terus berjalan hingga saat ini. (tbc)