BANDARLAMPUNG – Gaya mewah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Reihana disorot. Gaya Reihana menenteng tas mewah berharga ratusan juta rupiah diunggah ulang akun Twitter @PartaiSocmed dan ramai jadi perbincangan. Dalam keterangan unggahannya akun Twitter itu menyebut jika harga second tas yang dikenakan Reihana bisa mencapai Rp 200 juta. Padahal gaji informasi resmi Pemprov Lampung, Reihana merupakan ASN berpangkat Pembina Utama Madya atau golongan IV D. Diperkirakan gajinya per bulannya sekitar Rp 3,4 hingga Rp 5,6 juta belum termasuk tunjangan.
“Kembali ke Lampung. Pejabat silih berganti, ada yg pensiun ada yg ketangkep KPK, tapi Reihana Kepala Dinas Kesehatan Lampung tetap bertahan hampir 14 tahun tak tergantikan. Mana harga second tas Hermes Birkin-nya saja hampir 200 juta, belum baju LV-nya!” tulis keterangan unggahan tersebut.
Dalam foto yang diunggah Reihana tampak berpose bersama seorang wanita yang tengah menggendong anak. Dengan gaya hijabnya yang khas, Reihana memadukan kaos dan rok panjang plisket merahnya dengan kemeja putih bertabur logo LV. Penampilannya dilengkapi sebuah masker penutup wajah yang juga berwarna merah, senada dengan pakaian dan hijab yang dikenakannya. Berpose berdiri, salah satu tangan Reihana tampak menenteng tas senada berwarna merah. Setelah ditelusuri rupanya tas merah tersebut berasal dari merek mewah Hermes. ‘Hermes Birkin 40 Togo Rouge Tomate’ dibanderol dengan harga sekitar Rp 163 juta.
Hingga saat ini unggahan tersebut telah memperoleh 10,7 ribu likes dan beragam pendapat. Beberapa mengomentari gaya mewah Reihana dalam unggahan.
“Gila gila, warganya masih ada yg blm dapat kehidupan layak, fasum dan infrastruktur umum pun ya blm dapat dikatakan memadai di Lampung, anti kritik juga, pejabatnya pada belaga begini. KKN macem penyakit kronis. Diliat-liat anggaran daerah gede larinya ke manusia macem gini ini,” komentar akun @dendiPS.
Dalam thread tersebut akun Twitter PartaiSocmed juga me-repost beberapa foto-foto lain Reihana saat mengenakan tas-tas mewah. Dalam foto-foto tersebut terlihat tak hanya Hermes, beberapa tas mewah lain seperti yang berasal dari merek Dior dan Louis Vuitton juga tampak pernah dikenakan oleh Reihana.
Menyikapi ini, Pembina Organisasi Pemilik Media Pengurus Daerah (Pengda) Jaringan Media Siber (JMSI) Provinsi Lampung, M. Alzier Dianis Thabranie, S.E., S.H., mengapreasi apa yang dilakukan nitezen membongkar gaya hidup pejabat, termasuk Reihana.
“Kinerja warganet ini memudahkan penyidik Polda Lampung dalam membongkar kasus korupsi di Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Lampung yang saat ini sedang diusut. Terutama dalam hal melakukan penyitaan guna pengembalian kerugian negara,” tegas Alzier, Minggu (16/4/2023).
Menurut Alzier, Polda Lampung harus segera menetapkan tersangka perkara ini. Apalagi Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Lampung sudah memastikan ada penyimpangan anggaran.
“Jangan sampai pejabat Polda ditengah jalan pengusutan kasus ini dipindah lagi. Dulu Ditreskrimsus Kombes. Arie Rachman Nafarin yang pindah. Terus Kapolda Lampung, Irjen. Akhmad Wiyagus juga dipindah. Saya tidak ingin kejadian serupa terjadi pada Kapolda baru, Irjen. Helmy Santika. Jujur saja, Kepala Dinas Kesehatan Reihana selama ini informasinya terdengar “lihai” dan selalu lolos meski sudah diperiksa penyidik,” urai Alzier.
Ditegaskan Alzier, bukan sekali ini saja, kasus dugaan korupsi Dinkes Lampung diusut. Mulai dari zaman Gubernur Lampung, Sjachroedin ZP, Ridho Ficardo, sampai gubernur saat ini, Arinal Djunaidi.
“Tapi meski sudah pernah diusut baik oleh polisi atau jaksa, kasus dugaan korupsi yang terjadi tak pernah terungkap, apalagi sampai pengadilan. Ini ada apa. Dapat dipastikan Kadiskes Reihana diduga memiliki “jaringan” kuat sehingga perkara yang ditangani polisi atau jaksa akhirnya pada “menguap”. Jadi momen “viral” gaya hidup pejabat dapat dijadikan momentum polisi membongkar habis kasus ini,” tutup Alzier seraya berharap Polda Lampung juga mengusut dugaan “mafia proyek” baik bersumber dari APBN, APBD provinsi maupun APBD Kabupaten/Kota se-Lampung.
Alasannya akibat keberadaan mafia proyek ini yang buat Lampung jadi salahsatu provinsi termiskin, dan masyarakat jauh dari sejahtera. Untuk membongkar mafia proyek tidaklah sulit. Sebab orangnya dari dulu itu-itu saja. Orang-orang ini sering mengaku dekat aparat penegak hukum, serta pejabat pemerintahan sehingga bebas mengatur proyek di Lampung. Termasuk pemain Proyek di Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moelok, Dinas Pendidikan Lampung, serta anggota DPRD yang ikut cawe-cawe main proyek.
“Tangkap “mafia proyek” yang ngatur dan ngambil fee pada proyek APBN/ APBD di Lampung. Jika dilakukan, saya yakin minimal bisa menyelamatkan keuangan negara ratusan miliar atau bisa capai triliunan rupiah,” ujar Alzier.(detik.com./red)
