BANDAR LAMPUNG � Salah satu tokoh pemuda di Lampung, Rakhmat Husein menantang Gubernur Lampung Arinal Djunaidi untuk berani mengeluarkan larangan melakukan politik gula dan uang di Pilkada 2020 mendatang. Menyindirkan Rakhmat?
Tantangan itu dikatakan Rakhmat usai Arinal mengeluarkan larangan keras kepada ASN yang tak netral pada Pilkada.
�Yang lebih bahaya itu yang mana ya, politik gula dan uang atau ASN yang tidak netral,� kata tokoh PRD ini seperti diwartakan rmol.com.
Secara aturan, kata aktivis itu, ASN itu terikat sumpah jabatan dan undang-undang yang mengatur untuk ASN tidak terlibat politik praktis.
�Nah, dalam konsep otonomi daerah, kabupaten dan kota berwenang penuh mengurusi rumah tangganya sendiri termasuk ASN nya,� katanya.
Maka sebaiknya, kata Rakhmat, gubernur fokus saja mengurus ASN yang ada di pemerintah provinsi.
�Jadi Arinal tidak perlu ancam mengancam bahkan dengan kalimat heroik akan menghabisi ASN yang tidak netral. Kam pilkada itu ada Bawaslu yang mengawasi. Jika mereka terbukti terlibat dalam politik praktis maka akan ada sanksinya,� katanya.
�Saya lebih menekankan pada Bapak Arinal, harusnya gubernur itu fokus, lebih gahar, dan lebih marah pada perilaku politik uang dan korporasi yang mendanai kontestan calon kepala daerah karena pilkada yang didanai pihak korporasi dampaknya jauh lebih merugikan dan membahayakan demokrasi dan pembangunan kesejahteraan rakyat,� tambahnya.
Menurut Rakhmat, jika ASN tidak netral dampaknya hanya pada ASN yang bersangkutan. Namun jika politik uang yang didanai oleh korporasi dibiarkan maka dampaknya ditanggung oleh rakyat. Sudah rahasia umum.
�Sebagai bagi korporasi yang mendanai kontestan pilkada tidak ada bantuan gratis. Tentu selalu ada kepentingan korporasi. Ada kewajiban kewajiban dari korporasi yang harus di patuhi si Kepala Daerah bonekanya tersebut,� katanya. (rmc)
