Tokoh PDI-P Surono Danu dukung Ridho Ficardo

BANDARLAMPUNG – Keengganan kader dan tokoh PDI-Perjuangan terhadap sosok Calon Gubernur (Cagub) Lampung Herman HN mencuat. Bahkan kini mulai terang-terangan mendeklarasikan diri. Terbaru adalah Suronu Danu, kader dan tokoh PDI-Perjuangan dari Lampung Tengah (Lamteng). Surono Danu adalah pejuang petani yang fokus di perjuangan kedaulatan pangan di Indonesia. Ia adalah pemulia tanaman yang menemukan varietas padi MSP.

“Saya punya lima karakter anak. Pertama lima orang anak kandung, anak ruh, anak ideologi, anak asuh dan banyak anak angkat. Muhammad Ridho Ficardo adalah anak ruh saya. Saya mengenalnya sejak taman kanak-kanak. Saya akan berjuang bersamanya,” tutur Surono Danu saat bersilaturahmi dan dikunjungi Ridho Ficardo, 9 Februari lalu, di kediamannya di Kampung Nambah Dadi, Lampung Tengah.

Sebelumnya diberitakan seiring ditunjuknya Sudin sebagai Ketua DPD PDIP Lampung menyisakan persoalan dan riak ketidakpuasan. Pasalnya dari struktur kepengurusan tercatat beberapa loyalis Sjachroedin ZP terpinggirkan. Bahkan ada beberapa nama yang merupakan orang dekat Ketua DPD PDI-P Lampung dua periode ini yang tidak diakomodir.

Sebut saja, Syafariah Widianti atau yang lebih dikenal dengan panggilan Atu Ayi. Kakak kandung Sjachroedin ZP kini digeser dari jabatannya. Sebelumnya Atu Ayi berstatus sebagai Bendahara DPD PDI-P Lampung. Namun kini pindah menjadi Wakil Ketua Bidang Kesehatan, Perempuan dan Anak. Sementara jabatan bendahara dipercayakan ke Ketua DPRD Lampung, Dedy Afrizal. Atas kejadian ini yang diduga membuat Atu Ayi mengajukan surat pengunduran diri.

Lalu, sedikitnya ada tiga pengurus inti DPD PDI-P Lampung diera Sjachroedin yang tidak masuk kepengurusan di era Sudin. Mereka Suhardi Buyung, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu. Lalu, H. Muhammad Habib Purnomo, Wakil Ketua Bidang Buruh, Tani dan Nelayan. Terakhir, Hj. Mety Herawati, Wakil Sekretaris Bidang Program.

Kepastian ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) DPP PDI-P Nomor 15-B/KPTS-DPD-DPP/VIII/2017 tentang Penyesuaian Struktur dan Komposisi DPD PDI-P Provinsi Lampung. Surat yang ditandatangani Ketua Umum DPP PDI-P, Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal, Hasto Kristiyanto ini tertanggal 26 Agustus 2017.

Saat dikonfirmasi, Suhardi Buyung tidak membantah loyalis Sjachroedin ZP. “Karenanya saya memilih mundur. Saya tidak kenal Sudin. Apalagi keberadaannya diarus bawah memang tidak dikehendaki. Jadi andai saya masuk kepengurusan, pasti tidak cocok dan saya tolak,” terang Suhardi Buyung waktu itu.

Suhardi Buyung mengaku sudah mengkonsultasikan perihal mundurnya dia dari kepengurusan PDI-P Lampung kepada Sjachroedin ZP. “Beliau (Sjachroedin ZP,red) berpesan agar sabar dan melihat kedepan,” tegasnya.

Lain lagi yang dikatakan H. Muhammad Habib Purnomo. Meski tidak mengaku secara tegas loyalis Sjachroedin, dia juga mengaku heran tidak masuk pengurus DPD PDI-P Lampung yang baru. Padahal di setiap kegiatan partai, dia paling aktif.

“Waktu saya sebagai Wakil Ketua DPD PDI-P Lampung, bisa dicek saya yang paling rajin setiap kegiatan partai. Malah Pak Sudin yang tidak aktif, karenanya saya tidak kenal dengan beliau,” tuturnya heran.

Habib Purnomo yakin tidak masuknya dia dalam kepengurusan yang baru bukan karena keinginan dari DPP PDI-P. Pasalnya dia mengaku memiliki hubungan yang dekat dengan pengurus DPP PDI-P, termasuk Sekjen, Hasto Kristiyanto. “Jadi mungkin ada kelompok di Lampung yang tidak ingin saya masuk,” terangnya.

Sebelumnya beberapa perwakilan pengurus anak cabang (PAC) dari 15 kabupaten/kota di Lampung mendatangi dan mendemo kantor DPD PDI-Perjuangan Lampung di Jalan Soekarno Hatta, Tanjungsenang. Maksud kedatangan menyatakan penolakan keputusan DPP yang menjadikan Sudin sebagai ketua DPD PDIP Lampung definitif.

Menurut Koordinator Arus Bawah Kader PDIP Yohanes Joko Purwanto penetapan Ketua DPD harus sesuai aturan. Dikatakan jika PDIP mau berkembang harus menolak Sudin. “Tetapi jika masih diteruskan kami akan melepaskan kartu keanggotaan,” ancamnya.

Ia menilai, PDIP sudah tidak demokratis lagi karena tidak mendengarkan aspirasi kader PAC. “Karena PDIP sudah tidak taat aturan, tidak mendengarkan pendapat dari arus bawah, jadi untuk apa kami masih menyimpan kartu keanggotaannya,” tandasnya

Y. Joko Purwanto juga menegaskan bahwa parpol nampaknya tidak bisa lagi diandalkan mencetak calon pemimpin di republik ini. Buktinya kader partai yang lama berkutat berkecimpung mengurus partai belum tentu bisa menjadi calon pemimpin yang diusung partai.

Di Pilgub Lampung misalnya. Herman HN yang sudah dipecat oleh PDI Perjuangan karena mencalonkan diri dari partai lain pada Pilgub 2014 lalu, justru mendapat surat tugas dan dicalonkan oleh PDI-Perjuangan.

“Saya ikut prihatin jika partai politik kemudian berlaku pragmatis padahal parpol adalah pilar demokrasi. Sebuah Renungan, semoga bermanfaat bagi kita,” tulisnya. (red)