Tak Terima Kalah Hitung Cepat Pilbup Tulungagung, Ketua PWI Non Aktif Siapkan Laporan

TULUNGAGUNG – Paslon bupati dan wakil bupati Tulungagung Margiono-Eko Prisdianto (Mardiko) belum menerima kekalahan versi hitung cepat dari paslon petahana Syahri-Maryoto (Sahto).Cabup Margiono mengatakan tim pemenangan Mardiko tengah menghimpun seluruh indikasi pelanggaran selama pemungutan suara berlangsung. Misalnya saja indikasi dugaan politik uang dan suara tidak sah di tempat pemungutan suara yang dinilai tak wajar. Proses pilkada juga dianggap Margiono belum selesai. Hingga saat ini belum ada hasil penghitungan resmi KPU.

“Kami tengah menghimpun dan melakukan investigasi dugaan pelanggaran,” ujar Margiono dalam konferensi pers di Posko Pemenangan Mardiko di Jalan Ngurah Rai, Kota Tulungagung Jumat (29/6), kemarin.

Mengenakan kemeja kuning dan berpeci, kemunculan Margiono di depan publik adalah pertama kalinya pascacoblosan 27 Juni 2018. Sebelumnya Ketua PWI Pusat nonaktif itu memilih berdiam di rumah daripada hadir di posko pemenangan Mardiko.

Sesuai hitung cepat Mardiko hanya meraup suara 40,2 persen atau 238.996 suara. Sedangkan paslon petahana Sahto (Syahri Mulyo-Maryoto Bhirowo) mendapat dukungan suara 59,8 persen atau 355.966 suara.

Margiono menyebut salahsatu TPS di wilayah Kelurahan Bago, Kota Tulungagung. Adanya penghitungan surat suara ulang (di TPS) dan akhirnya Mardiko yang sebelumnya kalah menjadi unggul, kata Margiono, perlu dicermati. Apakah hal itu karena kesalahan lokal, yakni menunjukkan gambar yang tidak sesuai sehingga mengecoh pemilih, atau faktor lain, menurut dia perlu ditindaklanjuti.

“Di TPS itu ada selisih 30 suara. Ini perlu dicermati dan diinvestigasi. Jangan jangan yang seperti itu terjadi juga di TPS lain, “tegasnya di depan ketua parpol pengusung dan puluhan pendukungnya.

Soal dugaan politik uang Margiono juga mengatakan perlu ditindaklanjuti. Sayangnya dia enggan membeber nominal dan lokasi kejadian. Dia hanya mengklaim data yang dihimpun beragam, yakni mulai data konkrit, setengah matang hingga berupa informasi suara suara.

Kendati demikian Margiono menolak mengatakan kasus yang terjadi (dugaan politik uang) bersifat terstruktur massif dan terorganisir. “Apapun bentuknya tidak bisa dibiarkan, “jelasnya. Seluruh data dugaan pelanggaran itu akan disusun sebagai laporan kepada lembaga terkait. Bagi Margiono langkah yang diambil sebagai bentuk penegakan pemilu yang jujur dan adil.(red)