Surat Tugas DPP PDI-P Herman HN Belum Tentu Pertanda Baik

BANDARLAMPUNG – Walikota Bandarlampung, Herman HN diminta tidak jumawa. Ini mensikapi Surat Tugas DPP PDI-P terkait Calon Gubernur (Cagub) Lampung untuk maju dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018 mendatang. Dalam Surat Tugas Nomor: 1594/PILKADA/DPP/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 yang ditandatangani Ketua Bambang DH dan Sekretaris Jendral Hasto Kristiyanto ini, Herman HN ditugaskan melaksanakan konsolidasi pemenangan Pilkada ke seluruh kader dalam waktu dua minggu setelah surat terbit.

“Surat tugas DPP PDI-P seperti yang diberikan kepada Herman HN tidak selalu sebagai pertanda baik bakal mendapatkan rekomendasi,” tutur salahsatu kader PDI-P dalam pesannya kepada wartawan koran ini.

Alasannya sudah banyak contoh dalam pilkada beberapa waktu lalu. Dimana ada kader PDI-P yang mendapat surat tugas justru berakhir tidak dapat rekomendasi. Contoh Roly Vola, kader PDI-P Kota Metro. Dia mendapat surat tugas bahkan ikut sekolah kader calon kepala daerah. Ternyata yang direkomendasi PDI-P pasangan Pairin- Johan dalam pilkada Kota Metro beberapa waktu lalu.

Kemudian di Lampung Tengah (Lamteng). Kader PDI-P Sumarsono yang merupakan Wakil Ketua DPC PDI-P Lamteng mendapat surat tugas pilkada Kabupaten Lamteng. Tapi yang direkomendasi pasangan Mustafa-Lukman.

Ada lagi di Kabupaten Mesuji. Ismail Ishak, Ketua DPC PDI-P yang juga merupakan Wakil Bupati Mesuji mendapat surat tugas. Namun justru yang mendapat rekomendasi DPP PDI-P adalah Febrina Tantina.

“Terkadang surat tugas ini seolah-olah dengan bahasa lain menegaskan bahwa DPP PDI-P belum yakin 100% kepada kadernya. Begitu juga Herman HN dapat surat tugas belum tentu dapat rekomendasi,” jelasnya.

Selain itu ditambahkannya, jika melihat perjalanan Herman HN selama ini yang dalam mengambil Wakil Walikota Bandarlampung berasal dari kalangan pengusaha. Pertama Tobroni Harun. Dan kedua Yusuf Kohar.

“Kemungkinan beliau nanti (Herman HN) akan merekrut calon Wakil Gubernur dari kalangan pengusaha. Jadi targetnya dananya. Jadi saya pesimis nama-nama enam kader yang diusulkan DPC PDI-P Kabupaten/Kota se-Lampung untuk mendampingi Herman HN bakal direspon,” tegasnya kembali.

Seperti diberitakan DPC PDI-P di 15 Kabupaten/ Kota se-Lampung mendorong kader internal untuk maju sebagai Wagub Lampung pada Pilkada serentak gelombang ketiga 27 Juni 2018 guna mendampingi, Herman HN. Menariknya dari enam nama yang diajukan tidak terdapat nama Dr. Hi. Edy Irawan Arief, S.E., M.Ec. Padahal sosok putra daerah asli Lampung Barat asal Kampung yang juga merupakan Direktur Program Pascasarjana (PPS) Universitas Saburai Lampung dan Ketua Yayasan di STIE krakatau Bandarlampung, yang belum lama ini kalah dalam Pemilihan Bupati Lambar ini sebelumnya digadang-gadang mendampingi Herman HN.

Adapun kader yang di tawarkan adalah Mingrum Gumay, Sekretaris DPD, Mukhlis Basri Wakil Ketua DPD dan Dedi Afrizal Bendahara DPD. Lalu, I Komang Koheri Wakil Ketua DPD, Umar Ahmad Ketua Badiklatprov dan Nurhasanah, mantan Sekretaris DPD.(red)