BANDARLAMPUNG � Tokoh masyarakat yang juga mantan Wakil Bupati Tulang Bawang (Tuba),� AA. Syopandi berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI merespon dugaan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di Kabupaten Tuba. Caranya melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Bahkan mengambil langkah tegas menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) seperti yang kerap dilakukan KPK.
�Seperti yang sudah pernah saya sampaikan, saya menyorot dugaan penambahan kekayaan oleh Bupati Tuba Winarti. Karenanya perlu langkah cepat KPK merespon seperti menggelar OTT dan lainnya,� tegas AA. Syopandi, Jumat (10/5).
Menurut AA. Syofandi, kini Winarti diduga memiliki rumah baru seharga Rp20 miliar. Rinciannya harga tanahnya bisa mencapai Rp5 miliar. Belum lagi bangunan rumah yang hasil intervieu pihaknya mencapai kurang lebih Rp15 miliar. Dari keterangan yang didapat pihaknya, granitnya saja dari luar negeri. Belum lagi tukangnya yang berasal dari Bandung. �Coba sekali-kali foto. Biar masyarakat semua tahu,� himbau AA. Syopandi.
Yang perlu dicermati ujar AA. Syopandi adalah laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) Winarti per 21 September 2016 yang mencapai Rp7.697.096.858 saat masih menjadi Ketua DPRD Tuba. Sementara Winarti dilantik sebagai bupati Tuba, Senin (18/12/2017).
�Pertanyaan darimana perolehan tambahan harta itu. Ini yang harus dicros-cek KPK dan dijawab Winarti. Selain itu, masyarakat juga harus berani bersikap kritis,� pungkasnya.
Seperti diberitakan Syopandi sebelumnya menyorot kinerja Bupati Tuba, Winarti terkait agenda bupati yang membawa para pejabatnya keluar negeri. �Belum diketahui apakah agenda ini ada izin dari Gubernur Lampung. Dari informasi yang saya himpun mereka ke negara Turki membawa tim kesenian Tuba. Okelah, ini tidak ada persoalan. Namun yang saya prihatin beberapa pejabat Tuba yang tidak ada korelasinya dengan kegiatan ini ternyata turut serta, sehingga pelayanan di Pemkab Tuba menjadi stagnan,� tutur Syofandi.
Mengapa demikian ? �Karena selama mereka pergi keluar negeri yang informasinya juga diberengi dengan jadwal umroh, memakan waktu yang tidak sedikit. Mirisnya lagi tidak ada pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Wakil Bupati untuk melaksanakan tugas selama Bupati tidak ada ditempat. Padahal yang dimaksud pemerintahan daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati beserta DPRD,� terang Syofandi.
Karenanya lanjut tokoh PDI-Perjuangan ini, dia akan meminta aparat penegak hukum, seperti Polri, Kejaksaan hingga KPK turun tangan melakukan penyelidikan. Terutama terkait penggunaan anggaran selama mereka di luar negeri. �Sebab yang namanya dana APBD itu dari rakyat yang harus dipertanggungjawabkan meski hanya satu rupiah. Tidak boleh dipakai untuk kepentingan pribadi,� tandasnya.
Dihubungi wartawan koran ini via ponsel, Kabid Kominfo Pemkab Tuba, Rizalman, membenarkan ada agenda Winarti diluar negeri. �Itu merupakan kegiatan pentas seni,� jelasnya.
Tak hanya soal kinerja. AA. Syopandi juga menyorot harta kekayaan yang dimiliki Bupati Tuba, Hj. Winarti, SE.MM. �Silahkan dikaji berdasarkan logika dan azas kewajaran atas sumber kekayaan Winarti yang menjabat bupati baru 1 tahun APBD (16 bulan,red). Tapi, telah berhasil membangun rumah mewah di Jalan Mawar Indah No. 20, Labuhan Dalam, Kota Bandarlampung yang ditaksir memakan biaya milyaran rupiah. Selain itu yang bersangkutan juga diketahui memiliki 2 unit mobil mewah usai menang Pilkada 2017 lalu. Dari mana duit itu, wajar saja yang bertanya, lihat saja dari LHKPN-nya� terang Syofandi.
Menurut Syofandi, sikapnya ini bukan merupakan fitnah atau tanpa fakta. �Coba berpikir jernih. Saat kampanye Cabup pada Pilkada 2017 lalu, Winarti berhutang dana kesalahsatu mantan bupati sebesar Rp500 juta. Tak berselang lama saat Pilkada dia menang dan terpilih menjadi bupati,� imbuh Syofandi.
Tapi sambung Syofandi, hanya hitungan hari usai terpilih jadi bupati usai digelar Pilkada Tuba 2017, tepatnya saat acara syukuran potong tumpeng, datang 2 unit mobil mewah Alphard dan Rubicon. �Ini luar biasa. Duit dari mana kalau dia (Winarti,red) mengaku membeli. Apakah dapat uang dari warisan uang tabungan. Lalu, kenapa harus repot berhutang ke mantan bupati meski saat ini pun hutangnya sudah dibayar, kan duit juga itu buat membayar, belum lagi dalam tempo singkat kembali membangun rumah mewah menghabiskan dana milyar, jadi wajar kalau masyarakat bertanya � tanya,� tuturnya panjang lebar.
Merespon cuitan AA. Syopandi ini, DPRD Tuba beraksi. �Bila memang beliau (AA. Syopandi,red) akan melaporkan Winarti ke KPK, kami dari DPRD siap mensupport dan mengawal bahkan mendampinginya,� terang Wakil Ketua Fraksi Keadilan Nurani Rakyat DPRD Tuba, Mustafa Kamal, S.E, Senin (6/5).
Menurut Mustafa Kamal, hal ini penting agar informasi yang disampaikan AA. Syopandi tidak menjadi �liar�. Bahkan dimanfaatkan pihak tertentu untuk mendiskriditkan kinerja Winarti sebagai Bupati Tuba.
�KPK merupakan salahsatu institusi yang sangat dipercaya masyarakat. Jika memang, AA. Syopandi melihat kejanggalan misalnya ada dugaan KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) silakan melapor ke KPK atau aparat penegak hukum lain seperti kejaksaan dan kepolisian. Kami dari dewan siap mendampingi, sehingga permasalahan ini menjadi jelas dan tidak simpang siur serta dapat menjadi fitnah,� tandasnya lagi.
Hal senada ditegaskan anggota DPRD Tuba dari Fraksi PDI-Perjuangan, Ketut Anom. �Namun yang saya harapkan bukan hanya Bupati Tuba Winarti yang diadukan. Tapi semuanya pejabat juga. Termasuk wakil bupati serta Pimpinan DPRD dan Sekretariat Dewan. Biar semua buka-bukaan,� tegasnya.
Seperti diketahui tokoh masyarakat Lampung, M. Alzier Dianis Thabranie juga mendukung sikap kritis AA. Syofandi. Terutama terkait kinerja Bupati Tuba, Hj. Winarti.
�Saya pun menilai Winarti sudah tidak pantas memimpin Kabupaten Tulang Bawang. Manajemen kepemimpinannya lemah. Selain itu keberpihakannya terhadap masyarakat kecil, patut dipertanyakan. Misalnya soal kebijakannya yang lebih cenderung menguntungkan kalangan pengusaha besar daripada kepentingan masyarakat kecil,� tutur Alzier.
Karenanya lanjut Alzier, memang sudah sepantasnya masyarakat Tuba bersikap kritis. Pasalnya sudah saatnya setiap kepala daerah harus membuka diri. Mulai kini, tidak boleh lagi berpikir hanya untuk kepentingan diri sendiri. Tapi harus lebih mengutamakan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
�Apalagi kita tahulah Winarti itu siapa. Jadi kalau ada protes atau sikap kritis dari AA. Syopandi yang mempertanyakan asal muasal harta kekayaan Winarti, ya itu wajar-wajar saja. Dan harusnya sudah menjadi kewajiban Winarti menjelaskan dan mengklarifikasi. Jika memang benar, untuk apa takut,� himbau Alzier.(red)